Raja Salman Bahas Kebijakan Luar Negeri, Dari Ancaman Iran Sampai Penderitaan Muslim Rohingya

SERAMBINEWS.COM, RIYADH - Raja Salman dari Arab Saudi memimpin pembahasan kebijakan luar negeri dalam rangka menghadapi tantangan global.

Hal itu yang dibahas kabinet Arab Saudi pada Selasa (22/9/2020) menegaskan kembali pentingnya menghadapi ancaman Iran.

Mulai dari aktivitas kekacauan di Timur Tengah, dan seluruh dunia, serta dukungan Iran terhadap terorisme.

Hanya dengan menyetujui untuk mengakhiri perilaku provokatif atau ancaman seperti itu, Iran akan diintegrasikan kembali ke dalam komunitas internasional dan sanksi akan dicabut.

Para menteri mencatat selama pertemuan virtual yang dipimpin oleh Raja Salman.

Hasil seperti itu akan sangat menguntungkan rakyat Iran, tambah mereka.

Kabinet mengatakan setiap perjanjian nuklir saat ini atau di masa depan dengan Iran harus mencakup ketentuan yang terus mencegah proliferasi senjata nuklir.

• Arab Saudi Buka Ibadah Umrah Mulai 4 Oktober, Jamaah Asing 1 November Melalui Aplikasi Online

Termasuk berkontribusi pada upaya membersihkan wilayah Teluk dari senjata pemusnah massal.

Pada 2015 Iran menandatangani kesepakatan nuklir dengan kekuatan dunia.

Tetapi nasib pakta 2015 diragukan sejak Presiden AS Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari itu dan menerapkan kembali sanksi.

Washington mengancam akan menggunakan ketentuan dalam perjanjian tersebut untuk memicu kembalinya semua sanksi PBB terhadap Iran.

Jika Dewan Keamanan tidak memperpanjang embargo senjata atas Iran tanpa batas waktu.

• Kasus Virus Corona Arab Saudi, 552 Kasus Baru dan 30 Kematian

Para Menteri Arab Saudi juga meninjau perkembangan terbaru di kawasan dan internasional.

Termasuk pernyataan bersama tentang Yaman yang dikeluarkan pada 17 September 2020 oleh Menteri Luar Negeri AS, China, Prancis, Rusia, Jerman, Kuwait, Swedia dan UE.

Ditambah dalam Sidang Umum PBB, di mana mereka menyatakan keprihatinan tentang serangan Houthi di kota Ma'rib di Yaman, yang merusak upaya yang dipimpin PBB untuk menemukan solusi politik atas krisis tersebut.