Breaking News:

Tarif Impor ke Australia Nol Persen Termasuk Komoditi Kopi, Peluang Besar untuk UMKM Indonesia

Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Melbourne, Australia bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa dan Pembangunan..

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik. 

Dia juga menerangkan bahwa saat ini telah terjadi perubahan paradigma dimana pembangunan desa diarahkan untuk menuju kemandirian desa.

Peran BUMDES menjadi penting dalam meningkatkan kemandirian desa, sehingga BUMDES diharapkan dapat menjadi salah satu pelaku bisnis yang tidak hanya menjangkau pasar lokal namun juga pasar nasional dan internasional. Diharapkan dengan kegiatan ini, BUMDES yang ada dapat mengambil peluang untuk melakukan ekspansi usahanya ke Australia.

Webinar tersebut menghadirkan tiga narasumber utama yaitu Muniroh Rahim, Koordinator Fungsi Ekonomi KJRI Melbourne, Ayu Siti Maryam, Kepala ITPC Sydney dan William Ho, Regional Manager PT Indofood.

Muniroh Rahim menjelaskan tentang peluang bisnis di Australia bagi para UMKM dengan memanfaatkan Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang ditandatangani tahun 2020 yang menghapuskan berbagai tarif impor di Australia.

Dia mengatakan "IACEPA” ini memberikan peluang kepada seluruh UMKM untuk dapat menjual produknya ke Australia. Setidaknya ada 12 produk yang tarif impornya menjadi 0% seperti cokelat, kelapa, macadamia, (pisang, mangga, dan melon), kopi, teh, dan rempah, beras, minyak sawit, furniture, pakaian, alas kaki, perhiasan dan tekstil.

Ayu Siti Maryam sebagai salah satu narasumber memberikan tips kepada para pengusaha lokal untuk menembus pasar Australia. Setidaknya ada tujuh langkah untuk menembus pasar Australia. Pertama, mengenali produk secara detail terkait bahan abuk, alat, cara, nilai lebih karena produk tersebut harus dijelaskan secara detail sebagai persyaratan ekspor.

Kedua, para pelaku usaha harus bisa menentukan segmen market yang disasar di Australia dan menyesuaikan produk dengan preference dan kebiasaan para pelanggan. Ketiga, para pengusaha harus memilih rekan yang tepat untuk diajak bekerjasama. keempat, para UMKM atau pengusaha harus mempelajari berbagai aturan lokal terkait dengan produk produk dan hukum bisnis setempat.

Kelima, mengatur labeling atau pengemasan dengan memenuhi informasi yang dipersyaratkan pemerintah Australia. Keenam, menyiapkan kontrak komersial dengan partner di Australia. Ketujuh atau terakhir adalah melakukan ekspor.

Ayu mencontohkan bahwa untuk produk makanan, pemerintah Australia mensyaratkan agar setiap produk makanan dilengkapi informasi tentang kandungan nutrisi, komposisi dan kandungan alergen. Untuk memenuhi standar tersebut, pemerintah perlu untuk melakukan pembinaan kepada UMKM di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, William Ho juga berbagi pengalaman melakukan ekspor dan impor makanan ke Australia. Dia menekankan bahwa tidak semua jenis makanan bisa masuk ke Australia dan pemerintah mengklasifikasikan makanan makanan tersebut sesuai tingkat kebahayaannya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved