Breaking News:

Berita Abdya

Kasus SPPD Fiktif di Sekretariat DPRK Abdya, Penyidik Sudah Periksa Belasan Saksi, Besok Sekwan

Kabarnya, untuk mengungkapkan kasus itu, Penyidik Kejari Abdya sudah memanggil belasan saksi, yang terdiri atas para pegawai, staf, hingga pejabat

Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Mursal Ismail
For serambinews.com
Kajari Abdya, Nilawati SH MH 

Kabarnya, untuk mengungkapkan kasus itu, Penyidik Kejari Abdya sudah memanggil belasan saksi, yang terdiri atas para pegawai, staf, hingga pejabat di sekretariat DPRK setempat. 

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) terus mendalami dugaan aksi 'sulap' surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif sejumlah pegawai dan tenaga kontrak di sekretariat DPRK Abdya.

Kabarnya, untuk mengungkapkan kasus itu, Penyidik Kejari Abdya sudah memanggil belasan saksi, yang terdiri atas para pegawai, staf, hingga pejabat di sekretariat DPRK setempat.

Bahkan, dalam waktu dekat kabarnya pemeriksaan akan dilakukan terjadap orang nomor satu di lingkungan sekretariat DPRK.

Kajari Abdya, Nilawati SH MH melalui Kasi Pidsus saat dikonfirmasi Serambinews.com, membenarkan pihaknya sudah memeriksa belasan saksi dari lingkungan sekretariat DPRK.

"Iya benar, ada sekitar 15 orang yang kita periksa," ujar Kasi Pidsus Kejari Abdya, Riki Guswandri SH kepada Serambinews.com, Rabu (7/10/2020).

Dari 15 pejabat yang diperiksa itu, katanya, antara lain Kabag Keuangan, Kasubbag Umum dan sejumlah pejabat lainnya.

"Untuk besok (Kamis, 8 Oktober), kita akan periksa Sekwan," ungkapnya.

Riki mengaku akan memeriksa sejumlah pejabat dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam aksi 'sulap. SPPD di sekretariat DPRK tersebut.

"Sabar dulu, kalau sudah ada hasil, nanti akan kami kabari lagi. Pastinya, kalau memenuhi unsur, maka akan kita tingkatkan," tegasnya.

Satgas Covid-19 Razia Protkes ke Pabrik Es di Kuala Idi, Satu Pabrik Terancam Sanksi

Pengakuan Korban Rumah Terbakar di Bireuen, Diawali Hawa Panas Menusuk, Begini Kronologinya

Tempat Karantina di Batee Geulungku Ditutup, Ada Apa? Ini Penjelasannya

Inspektorat Turunkan Tim

Tim inspektorat Abdya dikabarkan melakukan audit terhadap dugaan aksi sulap atau fiktif SPPD sejumlah pegawai dan tenaga kontrak di sekretariat DPRK setempat.

Kepala Inspektorat Abdya, Said Jailani SH saat dikonfirmasi Serambinews.com, membenarkan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan audit terkait aksi 'sulap' SPPD di Sekretariat DPRK tersebut.

"Iya benar, setelah membaca koran itu, Pak Bupati langsung meminta kita turun melakukan audit," ujar kepala Inspektorat Abdya, Said Jailani SH.

Ia menyebutkan, audit itu dilakukan terhadap seluruh anggaran tentang SPPD di DPRK setempat.

"Iya, audit kita lakukan menyeluruh, bukan saja tentang SPPD ke Dairi dan UMSU, tapi SPPD sejak Januari hingga September," sebutnya.

Apapun hasil audit SPPD itu, katanya, akan disampaikan kepada Bupati, untuk ditindak lanjuti.

"Iya, hasil audit akan kita sampaikan langsung ke Pak Bupati, kalau ada temuan maka wajib membayar," pungkasnya.

Awal mula

Seperti diberitakan sebelumnya, oknum pejabat di sekretariat DPRK diduga melakukan 'sulap' SPPD sejumlah pegawai dan tenaga kontrak diduga sekretariat DPRK setempat.

Kabarnya, aksi 'sulap' SPPD itu, dilakukan oleh orang nomor satu di lingkungan Sekretariat DPRK Abdya.

Informasi yang diperoleh Serambinews.com, Sekretariat DPRK Abdya, diduga sudah berulang kali mengeluarkan SPPD fiktif sejumlah pegawai dan tenaga kontrak tersebut.

Modusnya, para pegawai atau tenaga kontrak yang tidak pergi kunjungan kerja (kunker) atau bimbingan teknis (Bimtek) hanya mendapatkan uang Rp 500.000 hingga Rp 2 juta rupiah.

Bahkan, baru-baru ini, salah seorang pejabat di sekretariat DPRK Abdya yang dinyatakan covid-19, malah masuk dalam surat perintah tugas (SPT) dengan agenda Kunker ke Dairi, Sumatera Utara.

Dari 15 orang yang masuk dalam SPT dengan nomor :094/53/SPT/VII/2020 itu, empat pegawai dikabarkan tidak pergi melakukan kunker tersebut.

Bahkan, salah satu di antaranya dikabarkan tidak menerima uang apapun dari Sekwan.

Semenatara yang lain, ada yang menerima uang Rp 1 juta lebih, hingga 50 persen dari jumlah SPPD atau hanya menerima sekitar Rp 2,5 juta saja.

"Iya, uang memang masuk ke rekening saya, tapi uang itu seluruhnya saya serahkan kembali, karena ada kebijakan," ujar salah seorang pegawai yang namanya masuk dalam SPT.

Awalnya, ia sempat menolak permintaan atasannya itu, namun selaku bawahan tidak mampu menolak perintah atasannya tersebut.

"Saya uda sampaikan, oke kalau begitu, tapi kalau ada persoalan saya tidak bertanggung jawab ya," ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Pj Kabag Administrasi dan Umum Setwan Abdya, Harnalis. Ia mengaku, tidak pergi dalam kunker tersebut, namun mendapatkan 'uang teken' sebesar Rp 1 juta lebih.

"Untuk abang ada (dikasih) untuk uang teken. Jumlahnya, ya sekitar segitulah (Rp 1 juta)," ujar Pj Kabag Administrasi dan Umum Setwan Abdya, Harnalis. (*) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved