Breaking News:

UU Ciptaker

Menteri LHK: UU Cipta Kerja Bisa Meminimalisir Konflik Tenurial di Kawasan Hutan

Pemerintah meyakini undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat menyelesaikan masalah menahun seperti konflik tenurial atau lahan di kawasan hutan.

SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Menteri LHK Siti Nurbaya saat berbicara dalam pertemuan internasional 'Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah meyakini undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat menyelesaikan masalah menahun seperti konflik tenurial atau lahan di kawasan hutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan undang-undang yang baru saja disahkan ini sangat terkait dengan tiga undang-undang yang sudah ada terkait lingkungan hidup dan kehutanan seperti UU Nomor 32/2009, UU No 41/1999, dan UU No 18/2013.

“Undang-undang ini menunjukkan keberpihakan pada masyarakat dengan mengedepankan 'restorative justice' yang tidak main pidana, sehingga masyarakat tidak gampang dikriminalisasi,” jelas Menteri Siti dalam konferensi pers virtual Rabu malam.

Dia mengatakan masyarakat lokal di dalam dan sekitar hutan serta masyarakat hukum adat tidak akan mudah dikriminalisasi.

Menteri Siti mengatakan undang-undang ini menekankan tidak mudah melakukan kriminalisasi secara umum bila terjadi sengketa di kawasan hutan.

Sejak terbitnya UU No 22/1999 tentang pemerintah daerah menyebabkan desentralisasi besar-besaran dengan izin perkebunan diberikan bupati.

Namun, seringkali izin kebun yang diberikan justru berada di dalam kawasan hutan sehingga terjadi sengketa.

“Dalam omnibus law ini diselesaikan bahwa perizinan yang belum memenuhi syarat diberikan waktu maksimal 3 tahun untuk diselesaikan,” jelas dia.

Apabila dalam jangka waktu tersebut belum selesai, maka akan terkena sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Dalam UU Cipta Kerja, Pelanggaran di Kawasan Hutan Dikenakan Sanksi Administratif

Ini Empat Pasal di UU Cipta Kerja yang Berpotensi Sengsarakan Buruh

VIDEO Mahasiswa dan Buruh di Nagan Raya Bakar Pocong Yang Ditempel Gambar Puan Maharani

VIDEO Aksi Mahasiswa di Lhokseumawe Menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law

Undang-undang omnibus law Cipta Kerja juga mengatur tentang sanksi administratif, penghentian usaha, denda, serta paksaan bagi perambah hutan di dalam kawasan hutan.

“Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan dikecualikan dari sanksi administratif dan dapat diselesaikan melalui penataan kawasan hutan," imbuh Menteri Siti.

Ketentuan tentang sanksi administratif disebutkan pada pasal 50 A. Ketentuannya sebagai berikut:

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dikenai Sanksi Administratif.

Sanksi administratif tersebut dikecualikan terhadap: orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan.

Pengecualian juga berlaku bagi orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.(AnadoluAgency) 

Berusaha Mengelabui Petugas, Kapal Ikan Vietnam di Natuna Utara Kembali Ditangkap

Gadis 16 Tahun Hamil karena Diperkosa, Dibunuh dan Dimutilasi Oleh Ayah dan Kakaknya Demi Kehormatan

Meski Bukan Pelaku Utama, Terdakwa Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi Dituntut Penjara 10 Bulan

Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved