Dua Ketua Komisi DPR Aceh Tampil di Webinar Forum PRB, Angkat Isu Anggaran Kebencanaan

Falevi menegaskan, peningkatan kapasitas masyarakat agar tangguh menghadapi bencana tidak hanya sebatas konsep tapi harus diekseskusi, termasuk dengan dukungan anggaran.

“Forum PRB sebagai mitra strategis pemerintah harus terus fokus untuk tugas-tugas advokasi guna terciptanya masyarakat tangguh bencana hingga ke tingkat gampong. Kami di legislatif siap mendukung,” tandas Ketua Komisi V DPR Aceh.

Baca juga: BERITA POPULER - Ibu Muda Diperkosa dan Anaknya Dibunuh, 6 ABG Mesum 4 Hari, Pencari Bunga Tersesat

Hampir senada dengan Falevi, Ketua Komisi III DPR Aceh, Khairil Syahrial yang juga berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum PRB Pidie mengingatkan pemerintah tentang berbagai potensi bencana di Aceh.

“Kalau semua anggaran direfocusing, kalau terjadi bencana dari mana uangnya,” kata Khairil.

Melalui forum tersebut, Khairil meminta Pemerintah Aceh bisa mengumumkan berapa besar dana cadangan untuk kepentingan darurat bencana.

“Kepala BPKA tak pernah datang ketika kami undang. Kami tak pernah tahu berapa cadangan dana kebencanaan,” ungkap Khairil.

Khairil juga berharap pemerintah terus mensupport Forum PRB dalam melaksanakan fungsinya dalam membangun kesadaran dan kepedulian semua elemen untuk bertanggungjawab terhadap aksi-aksi pengurangan risiko bencana.

Baca juga: Penyegelan Kantor Mopoli Berlanjut  

“Forum PRB Aceh juga sudah memiliki payung hukum berupa Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana. Ini perlu segera disosialisasikan ke kabupaten/kota untuk kepentingan koordinasi,” kata Khairil.

Tetap Mendukung

Kalak BPBA, Ir Sunawardi M.Si selaku narasumber dari pemerintah merincikan 16 jenis bencana di Aceh yang menjadi fokus perhatian pihaknya untuk tahun 2020-2022.

Ke-16 jenis bencana tersebut meliputi gempa bumi, tsunami, latusan gunung api, banjir, kekeringan, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi/rob.

Berikutnya, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, kegagalan teknologi, kebakaran permukiman, kebkaran hutan dan lahan, cesar, likuifaksi, dan hujan es.

Baca juga: Terkait Omnibus Law, Aliansi Buruh dan Mahasiswa Pertanyakan Sikap DPRK Aceh Tamiang

Sunawardi juga menegaskan tentang paradigma penanganan bencana dari responsif ke preventif, di mana untuk tugas-tugas itu Pemerintah Aceh (BPBA) bersinergi dengan berbagai pihak termasuk penguatan peran Forum PRB Aceh.

Dikatakannya,  pandemi Covid-19 telah memaksa Pemerintah Aceh melakukan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19, termasuk anggaran untuk kegiatan Forum PRB Aceh tahun 2020, di antaranya untuk membentuk dan penguatan beberapa Forum PRB di kabupaten/kota.

“Kini ketika kita memasuki era new normal, di mana kita sudah dibolehkan berkegiatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, anggaran sudah terlanjur direfocusing,” ujar Sunawardi.