Anwar Ibrahim Kembali Dipanggil Polisi Malaysia, Ini Masalahnya

SERAMBINEWS.COM, KUALA LUMPUR - Polisi Malaysia menyatakan, mereka kembali memanggil Anwar Ibrahim berkaitan dengan klaimnya yang mendapatkan dukungan mayoritas.

Pada Selasa, Anwar bertemu Raja Malaysia Sultan Abdullah untuk membuktikan dia punya "dukungan yang kuat dan meyakinkan" untuk membentuk pemerintahan baru.

Direktur Departemen Investigasi Kriminal Huzir Mohamed mengatakan, terkait klaim itu dia perlu memanggil pemimpin oposisi "Negeri Jiran" itu.

Sebab, saat ini di internet beredar daftar nama berisi 121 anggota parlemen yang memberikan dukungan kepada Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu.

Polisi Malaysia melalui Huzir menyatakan, mereka menerima keluhan dari para politisi yang gerah karena nama mereka disangkutpautkan.

"Untuk menegaskan, saat ini 113 laporan polisi sudah didapatkan," jelas Huzir dalam pernyataan resmi, dilansir Reuters via Channel News Asia Kamis (15/10/2020).

Rencananya, mantan wakil perdana menteri era Mahathir Mohamad itu bakal diminta datang Jumat (16/10/2020) untuk memberikan keterangan.

Huzir menuturkan penyelidikannya berdasarkan hukum pidana maupun UU ITE ala Malaysia, yang menekankan larangan menyebarkan berita yang menyesatkan.

Dalam aturan tersebut, pelaku yang terbukti bersalah terancam dipenjara selama dua tahun serta menerima denda.

Kubu Anwar tidak memberikan komentar.

Dalam konferensi pers seusai bertemu Sultan Abdullah, Anwar menerangkan bahwa dia sudah menunjukkan dukungan mayoritas yang didapatnya.

Politisi berusia 73 tahun itu mengeklaim Raja Malaysia asal Pahang itu tengah memelajari dokumen yang ditujukannya, dan memanggil partai politik lainnya.

Namun berdasarkan keterangan Istana Negara, Anwar hanya menunjukkan jumlah politisi yang mendukungnya, tanpa menjabarkan siapa saja mereka.

Klaim Anwar itu memberikan krisis politik baru bagi Malaysia, yang saat ini tengah menghadapi penyebaran virus corona.

Namun jika klaimnya terrbukti benar, maka ini adalah penantian 22 tahun bagi Anwar Ibrahim, di mana Malaysia bisa mengalami tiga kali pergantian perdana menteri tahun ini.

Baca juga: Anwar Ibrahim Temui Raja Malaysia Untuk Geser PM Muhyiddin Yassin dan Membentuk Pemerintahan Baru

Baca juga: Pakar Politik Malaysia: Sultan Abdullah tak Begitu Percaya dengan Klaim Anwar Ibrahim

Raja Malaysia Batalkan Audiensi dengan Koalisi Anwar Ibrahim

Kerajaan Malaysia telah menunda audiensi raja dengan sekutu pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, kata para pemimpin oposisi senior pada Rabu (14/10/2020), di tengah pergolakan baru untuk jabatan perdana menteri negara.

Pada Selasa, Anwar bertemu dengan Raja Al-Sultan Abdullah untuk membuktikan bahwa dia memiliki mayoritas parlemen yang "meyakinkan" untuk membentuk pemerintahan baru.

Hal itu memicu pertengkaran politik baru hanya beberapa bulan setelah Muhyiddin Yassin naik ke jabatan menjadi Perdana Menteri.

Dalam sebuah pernyataan, seperti yang dilansir dari Channel News Asia pada Rabu (14/10/2020), para pemimpin oposisi Partai Aksi Demokratik (DAP) dan Amanah mengatakan mereka awalnya dipanggil untuk audiensi terpisah dengan raja.

"Namun, tadi malam sekretaris pribadi senior Yang Mulia memberi tahu kami, bahwa kedua sesi dengan Yang Mulia telah ditunda," bunyi pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Mohamad Sabu.

Seorang pejabat senior istana mengatakan semua agenda pertemuan raja telah ditunda, karena adanya lockdown parsial selama 2 pekan di ibu kota Kuala Lumpur dan negara bagian Selangor, yang mulai berlaku pada Rabu.

Seperti Klaimnya Pengawas keuangan istana, Ahmad Fadil Shamsuddin menambahkan bahwa jadwal penggantinya akan diputuskan setelah pembatasan dicabut.

Pada konferensi pers pada Selasa (13/10/2020), Anwar mengatakan dia telah menyerahkan dokumen kepada raja untuk membuktikan bahwa dia mendapat dukungan dari lebih dari 120 anggota parlemen di 222 kursi parlemen.

 Namun, istana kemudian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Anwar telah mengajukan sejumlah anggota parlemen yang dia katakan mendukungnya, tetapi bukan identitas pendukungnya.

Raja memainkan peran yang sebagian besar bersifat seremonial, tetapi dia dapat menunjuk seorang perdana menteri yang menurutnya kemungkinan akan memimpin mayoritas.

Pemerintah baru biasanya dipilih di Malaysia, tetapi raja memainkan peran dalam kasus tertentu.

Awal tahun ini, di puncak perselisihan politik yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Mahathir Mohamad, raja menunjuk Muhyiddin sebagai perdana menteri setelah bertemu dengan setiap anggota parlemen untuk mengetahui siapa yang mereka dukung.

Kritikus mengatakan Muhyiddin, yang bertahan dengan mayoritas 2 kursi di parlemen, telah mencuri kekuasaan dengan menggeser aliansi, alih-alih mendapatkannya di kotak suara.

Baca juga: Kontak Fisik Dengan Ronaldo, Dua Bintang Real Madrid Ini Ditakutkan Tertular Covid-19

Baca juga: Sambil Menggendong Anak, Seorang Wanita Menggagalkan Pernikahan Suaminya, Videonya Viral di Medsos

Baca juga: Walau Kerap ‘Dipanas-panasi’ Sang Lawan, Israel Adesanya Mantap Tolak Tawaran Rematch Paulo Costa

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anwar Ibrahim Kembali Dipanggil Polisi Malaysia soal Klaim Mayoritas"