Breaking News:

Keppres Pengangkatan Gubernur Aceh

BREAKING NEWS - Presiden Sudah Teken Keppres Pengangkatan Nova Iriansyah Sebagai Gubernur Aceh

“Kebetulan hari ini, kita bertemu salah satu pejabat di Kemendagri yang mengatakan bahwa Keppres definitif sudah turun. Presiden sudah teken,” katanya

For Serambinews.com
Wakil Ketua DPRA, Safaruddin 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan Ir Nova Iriansyah MT yang selama ini menjabat Plt Gubernur Aceh sebagai Gubernur Aceh sisa waktu periode 2017-2022.

Informasi itu diterima Serambinews.com, Kamis (15/10/2020), dari Wakil Ketua DPRA, Safaruddin yang saat ini sedang berada di Jakarta.

“Kebetulan hari ini, kita bertemu salah satu pejabat di Kemendagri yang mengatakan bahwa Keppres definitif sudah turun. Presiden sudah teken,” katanya.

Pengangkatan Nova itu setelah turunnya surat pemberhentian drh Irwandi Yusuf Msc sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022, melalui Keppres Nomor 73/P Tahun 2020 tertanggal 17 Juli 2020.

Tapi, surat itu baru diketahui dan diterima oleh pimpinan DPRA pada tanggal 13 Agustus 2020.

Irwandi Yusuf yang juga mantan gubernur Aceh periode 2007–2012 itu diberhentikan karena terbukti bersalah dalam kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap).

Baca juga: Jokowi Resmi Cabut Status Irwandi Yusuf Sebagai Gubernur Aceh, Kapan Nova Dilantik?

Baca juga: Presiden Jokowi Resmi Cabut Status Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh

Baca juga: Ketua DPRA: Sengaja untuk Buat Gaduh

Saat ini, pendiri Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang juga suami Darwati A Gani tersebut menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, setelah divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Informasi hari ini, kita dapat bahwa Keppres itu sudah jadi, sudah turun. Tinggal memahami konteks kearifan lokal sesuai UUPA bahwa proses pelantikan Gubernur Aceh harus melalui paripurna DPRA,” pungkas Safaruddin yang menghubungi Serambinews.com secara khusus.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved