Anwar Ibrahim Diinterogasi Polisi, Tolak Serahkan Daftar Pendukungnya dan Sebut Pelecehan

SERAMBINEWS.COM, KUALA LUMPUR - Polisi Malaysia menginterogasi Anwar Ibrahim pada Jumat (16/10/2020), sedangkan pemimpin oposisi itu mengecam penyelidikan tersebut sebagai "pelecehan politik".

Politisi veteran itu bulan lalu mengumumkan dia telah mengumpulkan cukup dukungan dari anggota parlemen, untuk merebut kekuasaan dari koalisi Muhyiddin Yassin yang baru berusia tujuh bulan dan sedang goyah.

Pekan ini Anwar bertemu raja, yang menunjuk perdana menteri, untuk menyampaikan daftar pendukungnya meski banyak yang meragukan apakah benar dia mendapat dukungan.

Polisi lalu memanggil Anwar untuk diinterogasi, menyusul adanya komplain dari anggota parlemen yang namanya dimasukkan dalam daftar pendukung yang beredar online.

Eks wakil perdana menteri era Mahathir Mohamad itu mengatakan, polisi telah memintanya untuk menyerahkan daftar anggota parlemen, tetapi dia menolak dengan alasan hanya raja yang berhak melihatnya.

"Yang membingungkan adalah mereka meminta daftarnya," kata politisi berusia 73 tahun itu kepada wartawan.

"Ini adalah upaya para pakar politik untuk menindas saya - ini jahat, ini pelecehan politik," lanjutnya dikutip dari AFP.

Para petugas sedang menyelidiki Anwar berdasarkan dua undang-undang, yaitu melawan pernyataan yang ditujukan menimbulkan kekhawatiran publik dan menentang berbagi konten yang menyinggung.

Anwar mengklaim lebih dari 120 anggota parlemen mendukungnya untuk menjadi perdana menteri, dan raja akan bertemu dengan para pemimpin politik itu untuk mengecek klaimnya.

Seorang perdana menteri di Malaysia harus mendapat dukungan dari setidaknya setengah anggota parlemen yang total memiliki 222 kursi.

 Jika Anwar berhasil merebut kekuasaan, itu akan menjadi akhir dari penantian 20 tahun dirinya akan posisi tersebut.

Dia menghabiskan bertahun-tahun di penjara atas tuduhan sodomi, tetapi dibebaskan pada 2018 setelah aliansi oposisinya, yang dipimpin Mahathir Mohamad, meraih kemenangan melawan rezim yang berkuasa lama.

Setelah pemerintahan mereka kolaps, Muhyiddin merebut kekuasaan tanpa pemilihan, tapi pemerintahannya hanya memiliki mayoritas dua kursi di parlemen dan sangat tidak stabil.

Baca juga: Anwar Ibrahim Kembali Dipanggil Polisi Malaysia, Ini Masalahnya

Baca juga: Anwar Ibrahim Temui Raja Malaysia Untuk Geser PM Muhyiddin Yassin dan Membentuk Pemerintahan Baru

Raja Malaysia Peringatkan Para Politisi 

Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah pada Jumat (16/10/2020) meminta politisi dalam negeri untuk tidak menyeret negara ke dalam ketidakpastian politik dan mendesak mereka untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi dan proses konstitusional.

Melansir Reuters pada Jumat (16/10/2020), komentar raja muncul di tengah perebutan kekuasaan atas jabatan perdana menteri antara Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim.

Perebutan jabatan itu terjadi hanya 7 bulan setelah perselisihan lain yang menyebabkan Muhyiddin membentuk pemerintahan.

Anwar dijadwalkan bertemu raja pekan ini untuk membuktikan bahwa dia memiliki mayoritas suara parlemen untuk membentuk pemerintahan baru, dengan bantuan para pembelot dari pemerintahan Muhyiddin saat ini.

Namun, pertemuan lebih lanjut di istana dibatalkan karena pemberlakukan lockdown untuk mengendalikan penyebaran virus corona baru.

Tantangan politik terbaru muncul ketika Malaysia bergulat dengan ekonomi yang terpukul oleh virus corona dan lonjakan kasus infeksi baru.

Dalam sebuah pernyataan, istana menyarankan para anggota parlemen untuk menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik dan memahami keprihatinan publik.

  “Mengenai perkembangan terkini situasi politik negara, Yang Mulia berpesan kepada masyarakat, terutama para politisi, untuk bersama-sama memastikan agar negara tidak lagi terseret ke dalam ketidakpastian politik," kata pihak istana dalam pernyataan resminya.

"Sementara kita semua masih dihadapkan pada berbagai masalah dan masa depan yang sulit karena ancaman epidemi Covid-19," terangnya.

Raja juga mendesak mereka menyelesaikan masalah melalui negosiasi dan proses hukum yang tertuang dalam Konstitusi Federal.

 Raja memainkan peran yang sebagian besar bersifat seremonial, tetapi dia dapat menunjuk seorang perdana menteri yang menurutnya kemungkinan besar akan memimpin mayoritas.

Pemerintah baru biasanya dipilih di pemerintahan pusat Malaysia, tetapi istana memainkan peran dalam kasus-kasus tertentu.

Raja menunjuk Muhyiddin sebagai perdana menteri tahun ini dalam satu kasus setelah pengunduran diri tak terduga Mahathir Mohamad pada Februari, yang pemerintahannya runtuh karena pertikaian.

Baca juga: Anwar Ibrahim: Raja Malaysia Sedang Pelajari Dokumen Saya untuk Gulingkan PM Muhyiddin Yassin

Baca juga: Anwar Ibrahim Temui Raja Malaysia Untuk Geser PM Muhyiddin Yassin dan Membentuk Pemerintahan Baru

Baca juga: Pakar Politik Malaysia: Sultan Abdullah tak Begitu Percaya dengan Klaim Anwar Ibrahim

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diinterogasi Polisi, Anwar Ibrahim Tolak Serahkan Daftar Pendukungnya", Klik untuk baca: