Breaking News:

UMKM

Haji Uma Dorong Pemerintah Bantu Pelaku UMKM

Haji Uma mendorong pemerintah daerah dan Pusat untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), untuk mendapatkan modal usaha.

Serambinews.com
Haji Uma dalam kunjungan kerjanya menyaksikan salah satu pelaku UMKM memproduksi kue kering jenis kue sepit di Desa Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu (18/10/2020). 

Laporan Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS,COM, MEULABOH – Anggota DPD RI, Sudirman (Haji Uma) mendorong pemerintah daerah dan Pusat untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), untuk modal usaha.

Selain itu para pelaku UMKM di daerah dinilai banyak yang tertinggal informasi adanya bantuan UMKM saat ini.

Sehingga perlu adanya informasi yang lebih luas disampaikan oleh pihak desa dan pihak terkait lainya untuk masyarakat agar bisa mengurus mendapatkan bantuan tersebut di daerah masing-masing.

“Kita telah temui langsung sejumlah para pelaku UMKM di Aceh Barat, Nagan Raya dan sejumlah kabupaten kota lainnya di daerah dan masih banyak pelaku usaha kecil di masyarakat masih banyak yang tidak mendapatkan informasi adanya bantuan dari pemerintah, artinya mereka masih kurang mendapatkan informasi soal bantuan UMKM, sementara omzet mereka berkurang hingga 50 persen di masa pandemi ini,” ungkap Haji Uma kepada Serambi, Minggu (18/10/2020).

Lebih lanjut ungkap Haji Uma, bahwa di tengah pandemi ini, usaha yang digeluti warga seperti usaha kue kering dan dan kue basah mengalami penurunan pendapatan hingga 50 persen di tengah pandemi ini.

Hal itu disebabkan karena kurang daya beli, biasanya di pemerintah sebelum Covid-19 banyak kegiatan yang dilakukan, sehingga banyaknya pesanan, akan tetapi disaat wabah tersebut merambah ke berbagai daerah mengakibatkan pembelinya semakin berkurang.

Kondisi tersebut memerlukan adanya perhatian serius dari pemerintah, sehingga warga yang terdampak itu bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang sedang digulirkan oleh pemerintah saat ini, dan masalah tersebut juga butuh penyampaian informasi kepada masyarakat atau para pelaku usaha kecil tersebut.

Disebutkan, pihaknya merupakan salah satu tim yang ikut mengawasi pelaksanaan undang nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020.

Pelaksanaan undang-undang tersebut menyangkut tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu juga  dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan stabilitas sistem keuangan yang akan dijadikan sebagai dasar untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

Selain itu, pihaknya yang menemui langsung para pelaku UMKM di lapangan, guna memperoleh informasi dan masukan terkait restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi koperasi dan UMKM, realisasi relaksasi kredit bagi nasabah Ultra Mikro (UMi).(*)

Baca juga: Omzet Penjualan Kue Kering Menurun Drastis di Tengah Pandemi Covid-19

Baca juga: Ingin Lulus Verifikasi Penerima Bantuan Dana UMKM? Cek Tiga Syarat Ini & jangan Percaya Calo

Baca juga: Pendaftaran Calon Penerima Bantuan UMKM Kini di Desa Masing-masing, Tak Perlu Berdesakan ke Kantor

Baca juga: Buruan Daftar! BLT UMKM Rp 2,4 Juta Diperpanjang hingga Desember 2020, Ini Syaratnya

Penulis: Sa'dul Bahri
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved