Kerusuhan Pecah di Sudan, Rakyat Demo Tuntut Kehidupan Lebih Baik

SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM - Rakyat Sudan turun ke jalan di ibu kota dan di seluruh negeri pada Rabu (21/10/2020) menuntut kehidupan lebih baik.

Kondisi kehidupan selama ini mengerikan dan mereka memprotes tindakan keras mematikan terhadap demonstran di timur pada awal bulan ini.

Protes itu terjadi bertepatan peringatan pemberontakan tahun 1964 yang mengakhiri enam tahun pemerintahan militer.

Sudan saat ini diperintah oleh pemerintah sipil-militer gabungan, menyusul pemberontakan populer yang menggulingkan otokrat lama Omar al-Bashir tahun lalu.

Demonstrasi itu terjadi seminggu setelah sedikitnya 15 orang tewas dan puluhan lainnya cedera dalam bentrokan suku dan tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa di Sudan timur, lansir AP, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Pengadilan Internasional Targetkan Mantan Presiden Omar Al-Bashir, Kunjungi Sudan Empat Hari

Kekerasan pecah setelah Perdana Menteri Abdalla Hamdok awal bulan ini memecat Saleh Ammar, gubernur provinsi Kassala timur.

Rekaman yang beredar online menunjukkan pengunjuk rasa di Khartoum dan kota kembarnya, Omdurman, serta di kota-kota lain di seluruh negeri.

Para pengunjuk rasa membakar ban di beberapa daerah di ibu kota, tetapi tidak ada laporan kekerasan.

Pasukan keamanan memblokir jalan-jalan utama, jembatan dan jalan-jalan menuju istana presiden dan markas besar militer di Khartoum menjelang demonstrasi.

Kantor berita SUNA yang dikelola pemerintah mengatakan pusat kota terkunci total.

Baca juga: Hafizah Yatim Asal Bireuen Bercita-cita Kuliah ke Sudan, Mari Wujudkan!

Pawai jutaan orang itu disebut oleh Komite Perlawanan berperan penting dalam protes terhadap al-Bashir dan para jenderal yang mencopotnya dari jabatannya dan memegang kekuasaan sebentar.

Partai politik dan serikat profesional lainnya ikut serta dalam demonstrasi.

Para pengunjuk rasa menyerukan pembentukan badan legislatif, yang seharusnya terjadi sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan yang mereka capai dengan militer tahun lalu.

Mereka juga menuntut hasil penyelidikan independen atas tindakan keras terhadap protes tahun lalu, termasuk pembubaran kamp protes utama Khartoum pada Juni 2019.

Penyelidikan itu seharusnya telah selesai pada Februari 2020, tetapi penyelidik meminta perpanjangan karena pandemi virus Corona.

Pemerintah transisi telah berjuang untuk menghidupkan kembali ekonomi Sudan yang terpukul di tengah defisit anggaran yang sangat besar dan kekurangan barang-barang penting yang meluas, termasuk bahan bakar, roti dan obat-obatan.

Inflasi tahunan melonjak melewati 200% bulan lalu karena harga roti dan bahan pokok lainnya melonjak, menurut angka resmi.

Ekonomi Sudan telah menderita akibat sanksi AS selama beberapa dekade dan salah urus di bawah al-Bashir, yang telah memerintah negara itu sejak kudeta militer sejak 1989.

Baca juga: KNPI Aceh Besar Sumbang Rp 10 Juta untuk Tiket Santri Miskin Kuliah ke Sudan

Negara ini memiliki lebih dari 60 miliar dolar AS utang luar negeri, dan keringanan utang serta akses ke pinjaman luar negeri secara luas dipandang sebagai pintu gerbang menuju pemulihan ekonomi.

Tetapi akses ke pinjaman luar negeri terkait dengan penghapusan sanksi terkait oleh AS sebagai negara sponsor teror.

Presiden Donald Trump baru-baru ini mengatakan Sudan akan dihapus dari daftar hitam jika memenuhi janjinya untuk membayar 335 juta dolar AS kepada para korban teror Amerika dan keluarga mereka.

Para pejabat Sudan menyambut baik pengumuman Trump yang secara luas dipandang sebagai insentif utama bagi negara Afrika timur itu untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

Penunjukan teror dimulai pada tahun 1990-an, ketika Sudan secara singkat menjadi tuan rumah Osama bin Laden dan militan lainnya yang diburu AS.(*)