Erick Sebut Vaksin Covid-19 Tiba Bertahap, per Bulan 10-20 Juta Dosis

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ketua Pelaksana Komite Pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah Indoneisa telah memesan 385 juta dosis vaksin Covid-19.

Obat pencegah itu akan tiba bertahap, dalam waktu dekat.

"Per bulan misal 10 juta 20 juta," kata Erick dalam rapat koordinasi secara daring (online), Selasa (27/10). Meskipun Indonesia memesan vaksin sebanyak mungkin, vaksin tetap tidak akan datang secara bersamaan.

"Kita bicara mengenai distribusi vaksin ini yang menjadi prioritas bagaimana men-secure vaksin sebanyak-banyaknya untuk rakyat Indonesia. Karena kita order vaksin belum tentu datangnya pada saat bersamaan. Ini datang progresif dicicil," ujar Erick Thohir.

Erick mengatakan, 3 juta vaksin Corona akan tiba di Indonesia pada November bulan depan.

"Jumlah itu bagian tahap awal pengadaan 385 juta dosis vaksin berbagai merk," kata Erick Thohir. Jumlah segitu belum cukup, sebab setiap orang wajib vaksinasi dua dosis.
Namun ia belum bersedia menyebut kepastian hari dan tanggal tibanya vaksin tersebut. Tahap awal, prioritas vaksinasi Covid-19 adalah tenaga kesehatan, TNI/Polri dan kelompok rentan terpapar Covid-19 karena adanya pernyakit penyerta (komorbid).

Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto berharap seluruh vaksin yang diamankan pemerintah dari hasil kerja sama internasional dapat datang pada Desember mendatang.

Baca juga: Indonesia Segera Distribusikan Vaksin Covid-19, WHO: Keamanannya Masih Diragukan

Baca juga: Vaksinasi; Agar tidak Menyesal Kemudian

Baca juga: Inggris Bermitra Dengan Oxford Untuk Menilai Respons Vaksin Covid-19

"Dalam pengadaan vaksin jadi yang dilakukan clinical trial di negara lain diharapkan juga bisa masuk Desember," ujar Airlangga dalam diskusi bertajuk Update KPCPEN: Prinsip Keamanan Vaksin Covid-19 melalui siaran YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, Selasa (27/10).

Airlangga menegaskan, seluruh vaksin corona dari hasil pembelian itu tetap harus menjalani serangkaian tes oleh BPOM, meskipun sudah diuji klinis di berbagai negara.
Beli Vaksin

Airlangga Hartarto membantah kabar yang menyebut Indonesia batal membeli vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca asal Inggris. Menurutnya, informasi itu tak sepenuhnya benar. "Berita itu tidak sepenuhnya benar. Karena kita belum diputuskan," kata Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menjelaskan, vaksin AstraZeneca menjadi salah satu kandidat vaksin yang risetnya dilakukan di negara lain. Harga vaksin tersebut disebutnya paling mendekati harga yang dijangkau publik.
Selain itu, kelebihan vaksim AstraZeneca mampu meyakinkan bisa produksi vaksin dalam volume yang besar. Ketersediaan vaksin ini belum bisa diadakan dalam waktu dekat.

Baca juga: Jokowi Minta 2 Menteri Urus Vaksin Covid-19, Gratis Urusan Terawan dan Berbayar Diurus Erick Thohir

Baca juga: Pengembangan Vaksin Merah Putih Sudah 55 Persen, Uji Praklinik pada Hewan Mulai November

Baca juga: Rusia Rencanakan Bagikan Hasil Awal Uji Coba Vaksin Covid-19

"Karenanya, arahan Pak Presiden terhadap vaksin-vaksin seperti AstraZeneca, Novavax dan lainnya itu tetap dikaji dan tentunya nanti dilihat sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia dan juga dilihat kerja samanya ke depan," ujar Airlangga.

Belanja Rp 348 Triliun

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan, total serapan anggaran untuk pandemi Covid-19 telah mencapai Rp 348,6 triliun.

Jumlah tersebut setara 50 persen lebih dari total yang dianggarkan sebesar Rp 695,2 triliun.

"Sampai Oktober ini, realisasi anggaran mencapai Rp348,6 triliun," kata Airlangga.
Airlangga, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pun meyakini, penyerapan anggaran hingga Desember 2020, akan terakselerasi hingga 100 persen. Ia mencontohkan, misalnya, untuk program kesehatan, perlindungan sosial, insentif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan korporasi akan terserap dengan baik.

Airlangga juga membeberkan penyerapan anggaran di program-program lainnya yang akan terserap sepenuhnya. Seperti keluarga harapan 98 persen, bantuan sosial (bansos) tunai di Jabotabek 84 persen, logistik sembako 90 persen, bantuan langsung tunai (BLT) 53 persen dan kartu prakerja 99,35 persen serta diskon listrik sudah 101 persen. "Jadi anggaran semua itu hampir seluruhnya terserap," kata Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Rekomendasi WHO
Pemerintah sudah menyusun rencana detil terkait vaksin penyakita virus Corona 2019 atau Covid-19 dengan melakukan simulasi di beberapa tempat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada tiga lokasi simulasi vaksin Covid-19 berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kemenkes sebutkan ada 3 lokasi yakni Bogor, Bali, dan Ambon. Hal ini untuk kita bisa melihat bagaimana kemungkinan implementasi vaksinasi tersebut akan seperti apa karena akan menyangkut jumlah dan lokasi yang beragam," ujar Sri saat konferensi pers virtual, Selasa (27/10).

Selain itu, juga sudah disiapkan segala standar operasional prosedur karena vaksin harus dijaga dalam suhu yang sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) di dalam pendingin atau kulkas.

"Harus dijaga di bawah nol derajat celcius. Sekarang Kemenkes lakukan evaluasi terhadap kapasitas fasilitas kesehatan di dalam menyediakan cold storage atau untuk tempat pendingin," kata Sri Mulyani.

Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, penempatan vaksin di suhu nol derajat
dalam pendingin tersebut agar tidak ada kerusakan.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Vaksinasi Covid-19 Sejalan Dengan Ajaran Islam

Baca juga: Positif Covid-19, Sembilan Tahan Polisi di Aceh Tamiang Mengaku Sehat

"Menurut Kemenkes, 90 persen dari fasilitas kesehatan sudah penuhi standar WHO dari sisi cold storage. Itu berarti masih harus ditambah agar kita bisa cakup seluruh perangkat vaksinasi yang aman dan bisa sesuai dengan standar internasional," kata Sri.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk tidak tergesa-gesa terkait dengan pengadaan vaksin Covid-19.

Dia mengakui di tengah situasi pandemi, negara mana pun pasti menginginkan adanya kecepatan untuk menuntaskan penanganan pandemi, termasuk memberikan vaksinasi kepada warganya.
Tapi, menurut mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini, hal-hal tersebut juga tidak boleh dilakukan tergesa dengan tanpa perencanaan matang.

"Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa. Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah tergesa-gesa tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada," katanya dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/10). (Tribun Network/yov/yud/mal)