Novel Bamukmin: Jika Tidak Mau Dituduh PKI, Megawati dan PDIP Harus Tolak Paham Komunisme
Menurut Novel, jika tidak ingin dituduh PKI maka Megawati dan PDIP harus menunjukkan penolakan terhadap paham komunisme.
Presiden RI ke-5 itu juga menyinggung aksi demonstrasi yang belakangan sangat marak.
Menurutnya, aturan hukum membolehkan demonstrasi karena pasca reformasi 1998 setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia masuk ke dalam alam demokrasi.
Namun ditegaskannya, demonstrasi bukan berarti boleh melakukan aksi perusakan fasilitas publik.
"Kurang apa saya bilang pada mereka yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo. Kalau tak cocok, pergi ke DPR.
Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu terbuka bagi aspirasi," kata Megawati.
"Masya Allah, susah-susah bikin halte-halte Transjakarta, enak aja dibakar, emangnya duit lo?
Ditangkap tak mau, gimana ya. Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia sekarang," tambahnya.
Megawati lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, yang berada dibelakangnya seputar biaya untuk membangun sebuah halte.
Djarot menjawab biayanya sekitar Rp3 miliar.
Mengetahui itu, Megawati mengatakan biayanya saat ini kemungkinan lebih besar karena pengaruh inflasi.
"Kalau ibu-ibu, patokannya harga emas gitu. Mana mungkin lagi sekarang kalau mau dibenerin itu Rp 3 Miliar cukup? Coba bayangkan. Itu rakyat siapa ya?
Itu yang namanya anak-anak muda, saya ngomong gini itu dalam Sumpah Pemuda loh," kata Megawati.
Megawati pun membandingkan bahwa pemuda zaman dahulu berani membuat sumpah untuk bersatu memperjuangkan negara.
Mirisnya, Megawati tak melihat hal tersebut pada diri pemuda saat ini.
"Ya bayangin jaman dulu kok bisa ya pemuda, karena tertekan, karena belum merdeka, dia sampai berani bikin sumpah. Ayo kalau kalian hari ini bisa bikin sumpah kayak begitu.