Bupati Aceh Tamiang, Mursil Klarifikasi dan Minta Maaf ke Mahasiswa, Apa Pemasalahannya?

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Bupati Aceh Tamiang, Mursil secara terbuka menyampaikan maaf sekaligus mengklarifikasi pernyataannya yang menyinggung ‘Gerakan Rakyat Tamiang Memanggil’ saat berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

"Kalau pernyataan itu dianggap salah, saya siap meminta maaf kepada adik-adik mahasiswa," kata Mursil saat menerima kunjungan perwakilan pemuda dan mahasiswa, kemarin.

Ujaran yang dinilai menyinggung elemen mahasiswa ini terjadi dalam forum diskusi publik pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2020.

Mursil sempat menyinggung kalau mahasiswa yang berunjuk rasa kemudian menemuinya dan meminta uang untuk biaya tiket ke Jakarta.

Bupati Aceh Tamiang ini mengakui, dirinya kurang teliti sehingga menggeneralisir semua pemuda yang datang menemuinya sebagai mahasiswa.

"Memang saya tidak tanya dulu sama Kabag Humas, uang itu untuk mahasiswa atau bukan. Tapi saya tidak mau dibenturkan dengan mahasiswa. Saya harap mahasiswa tidak mudah terpancing oleh isu-isu miring yang berkembang," harapnya.

Baca juga: Dinilai taat Protokol Covid 19, PWI Aceh Selatan Apresiasi Pekerja Pers

Baca juga: Ormas Islam Gelar Aksi Kecam Macron di Depan MRB, Keluarkan Enam Petisi, Ini Butir-butirnya

Baca juga: Ingin Tahu Cara Urus Isbat Nikah di Pidie, Lengkapi Persyaratannya, Siapkan Permohonan Ini

Amiruddin dari perwakilan mahasiswa dan pemuda menyebut, pernyataan Mursil telah menciderai perjuangan mereka dan membuat 13 elemen yang terlibat dalam unjuk rasa 9 Oktober lalu, saling curiga.

Sebanyak 13 elemen tersebut, beber dia, bersatu dalam bendera ‘Gerakan Rakyat Tamiang Memanggil’. Dia memastikan, tak satu pun dari ratusan orang yang terlibat dalam unjuk rasa itu datang menemui Bupati dan meminta ongkos ke Jakarta.

“Jelas pernyataan ini telah membuat kami saling curiga karena yang melakukan aksi 9 Oktober itu, hanya ‘Gerakan Rakyat Tamiang Memanggil’, tidak ada elemen lain. Dan kami berani pastikan pihak yang menemui Bupati meminta uang bukan bagian dari kami,” tegas Amiruddin, Selasa (3/11/2020).

Kabag Humas Setdakab Aceh Tamiang, Agusliayana Devita kemudian menjelaskan, kesalahpahaman ini berawal ketika enam pemuda datang meminta audiensi dengan Bupati pada 14 Oktober lalu.

Enam pemuda tersebut juga meminta Bupati Mursil meneken petisi penolakan UU Cipta Kerja untuk diantar ke Jakarta.

"Namun saat itu, Pak Bupati menolak tanda tangan karena belum membaca dan mempelajari apa itu UU Cipta Karya atau Omnibus Law," papar Devi.

Baca juga: UTU Gandeng Perusahaan Kelapa Sawit di Aceh, Buka Jalan Mahasiswa Praktek kerja di Lapangan

Baca juga: Aceh Jaya Bagikan Rp 1,7 Miliar untuk 2.930 Warga Lansia, Masing-masing Terima Sejumlah Ini

Baca juga: Polda Aceh Bongkar Sindikat Narkoba Jaringan Internasional, Ini Jumlah Tersangka dan Barang Buktinya

Perwakilan yang mengaku dari ‘Gerakan Aksi Pemuda Masyarakat Peduli Aceh Tamiang (Garang)’ itu, diketahui Devi, tidak termasuk peserta aksi demo tolak Omnibus Law di Aceh Tamiang.

“Karena Garang berniat pergi ke Jakarta, kemudian saya berinisiatif agar mereka meminta restu kepada Bupati (Mursil),” ungkap Kabag Humas.

Pernyataan Devi ini tidak dibantah Koordinator Garang, Chaidir Azhar yang mengakui ada menemui Bupati Mursil dan menerima bantuan ke Jakarta.

Namun dia memastikan, pertemuan itu tidak membawa embel-embel organisasi yang terlibat aksi unjuk rasa.

“Kami datang menjumpai bapak untuk minta tanda tangan petisi dan tidak pernah menjual perjuangan kawan-kawan mahasiswa," tandas Chaidir.(*)