Dinas Kominfo Abdya Dibentuk, Sekretariat Korpri Dihapus dan RSUTP Jadi UPTD di Bawah Dinkes

Kemudian Kantor Kesbangpol menjadi Badan Kesbangpol Abdya, namun menjadi eselon IV. Badan Keuangan Kabupaten (BKK) menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pemerintah di bidang keuangan.

Selanjutnya, ada kewenangan pada   Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim dan LH) Abdya, yaitu bangunan gedung dan sanitasi berpindah ke  Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tipe B.

Dinas Perkim dan LH Abdya tipe B melaksanakan urusan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta lingkungan hidup.

Dengan disahkan Susunan Perangkat Kabupaten Abdya yang baru, maka jumlah perangkat kabupaten setempat terdiri dari 2 sekretariat, yaitu Setdakab dan Sekretariat DPRK.

Satu perangkat Inspektorat, 16 dinas termasuk Dinas Pertanahan, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, dimana pembentukannya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Empat Badan (Bappeda, BKPSDM, BPKK, Badan Kesbangpol), serta empat Sekretariat, yaitu SEkretariat MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal. Sedangkan sekretariat kecamatan (setcam) masih tetap sembilan.   

Sementara dengan disahkan Ragan tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Abdya Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Abdya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila, maka penyertaan modal Pemkab Abdya ditetapkan Rp 10 miliar.

Untuk operasional PDAM Gunong Kila guna mendukung penyediaan air bersih Rp 15 miliar. Namun penyertaan modal daerah tahun pertama Rp 5 miliar.(*)

Baca juga: Orang Terkaya India Kehilangan Harta Rp 99 Triliun Lebih, Turun ke Posisi 9 Orang Terkaya di Dunia

Baca juga: Satgas Covid-19 Aceh Pantau Pantai, Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan

Baca juga: VIRAL Meski Disebut Anak Orang Kaya, Pasangan Suami Istri tak Gantung Harapan pada Orang Tua