Breaking News:

Berita Kutaraja

DPRK & MPU Bahas Maraknya Praktik Judi di Game Online, Dewan Duga Ada Kaitan dengan Belajar Daring

"Dari segi qanun dan fatwa, ini sudah sangat jelas hukum dan konsekwensi dari aktivitas judi online tersebut," ujar politikus PKS ini.

HUMAS DPRK BANDA ACEH
Ketua dan Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar dan Usman, SE, saat memimpin rapat dengan MPU di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (9/11/2020). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan pertemuan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat untuk membahas penanganan game online yang berujung ke praktik judi seperti Higgs Domino (Scatter) yang kini sedang marak.

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar didampingi Wakil Ketua I, Usman SE dalam pertemuan itu menyampaikan, keprihatinannya terhadap maraknya game online di Banda Aceh, bahkan sudah meresahkan warga.

"Kami dari DPRK mengundang khusus Ketua MPU dan jajarannya sebagai bentuk komitmen dan keseriusan kami dalam menanggapi keluhan dari masyarakat terkait game online yang berujung pada perjudian online ini," kata Farid dalam pertemuan itu, Senin (9/11/2020).

Ia menyatakan, sebenarnya MPU Aceh sudah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya yang menurut fiqh Islam dinyatakan haram.

"Dari segi qanun dan fatwa, ini sudah sangat jelas hukum dan konsekwensi dari aktivitas judi online tersebut," ujar politikus PKS ini.

Baca juga: Buka Acara Asesmen Kompetensi Bagi Pegawai Kejaksaan, Ini Pesan Kajati Aceh

Baca juga: Jejak Korban Hilang Mulai Terdeteksi di Wilayah Samadua, Ada Dugaan Korban Dibawa Makhluk Halus

Baca juga: Gubernur Lantik Lima Anggota Baitul Mal Aceh Periode 2020-2025, Ini Nama-namanya

Namun begitu, lanjut Farid Nyak Umar, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan MPU karena judi online masih marak terjadi di Banda Aceh.

Sedangkan Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Tati Meutia menyatakan, ada dua hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penanganan game online. Menurutnya, maraknya game online ini terjadi sejak penerapan belajar daring.

"Kita milihat bahwa efek belajar daring (dalam jaringan) yang selama ini kita lakukan saat pandemi membawa pengaruh kepada anak-anak, sehingga mungkin ini perihal judi online semakin marak. Dalam hal ini, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan," katanya.

Tati menyatakan, bahwa saat ini pihaknya sedang membahas Raqan Ketahanan Keluarga. Ia berharap, MPU Banda Aceh bisa memberikan masukan terutama dalam mengantisipasi game online bagi generasi Aceh.

Sementara itu, Ketua MPU Banda Aceh, Tgk Damanhuri Basyir mengatakan, butuh kajian yang dalam dengan melibatkan semua dimensi dan kelompok masyarakat untuk membahas masalah ini.

Baca juga: Badan Keamanan Siber AS Tolak Klaim Surat Suara Palsu

Baca juga: Efek Pilpres AS, Harga Emas Kembali Naik, Ini Prediksi Selanjutnya

Baca juga: Pengacara Trump Sudah Siapkan Tuntutan ke Pengadilan, Bisa Empat Atau 10 Kasus Penipuan Pemilu

Mulai dari orang tua, komunitas anak muda, Dinas Pendidikan, Dinas Syariat Islam, kalangan perempuan, hingga perangkat gampong.

"Gampong berperan penting dalam mengantisipasi dan mengatasi maraknya judi online ini," ujar Ketua MPU Banda Aceh, Tgk Damanhuri Basyir.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved