Menanti Gebrakan Nova Iriansyah, Antara Realita, Tantangan, dan Peluang

Oleh Mulyadi Nurdin, Lc, MH*)

PELANTIKAN Ir. H. Nova Iriansyah MT sebagai Gubernur Aceh pada tanggal 5 November lalu, menyudahi berbagai spekulasi seputar gubernur definitif Aceh.

Kini, selanjutnya 5 juta rakyat Aceh menunggu gebrakan sang Arsitek untuk melanjutkan dan mewujudkan Aceh Hebat dalam waktu kurang dua tahun lagi.

Rasanya terlalu berlebihan kalau berharap segalanya bisa tuntas dalam waktu singkat.

Tetapi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat, banyak hal yang bisa dilakukan oleh sang Gubernur.

Optimisme ini bukan tanpa alasan.

Angin baik mulai berhembus dari Kantor Gubernur dan Gedung DPRA selama hari-hari setelah Nova Iriansyah menjadi gubernur defenitif.

“Gubernur dan DPRA Mulai Harmonis” begitu bunyi Headline Harian Serambi Indonesia edisi Selasa 10 November 2020.

Di bawah judul besar itu terdapat judul kecil dengan bunyi “Sepakat Ketok Palu APBA 2021 Akhir November”.

Baca juga: Gubernur dan DPRA Mulai Harmonis

Baca juga: Lima Jam Setelah Dilantik, Ini Langkah Strategis Nova untuk Harmonisasi Hubungan dengan Legislatif

Berita ini menjadi kabar gembira, menghapus bayang-bayang gelap dan spekulasi akan terulangnya Pergub APBA.

Semua kita berharap, kabar gembira ini benar-benar dapat diwujudkan di sisa masa jabatan Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Agar harapan ini menjadi realistis, penulis mencoba sedikit mengulas tentang realita dan kondisi Aceh saat ini, serta tantangan dan peluang bagi Pak Nova Iriansyah melanjutkan dan mewujudkan Aceh Hebat.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR RI Sebut Proses Pemakzulan Presiden Seperti Mimpi di Siang Bolong

Realita

Hingga kini seluruh dunia masih disibukkan dengan pandemi Covid-19, semua sektor kehidupan terganggu, ekonomi anjlok, pariwisata lumpuh, geliat industri macet, sebagian besar anggaran negara dialihkan melalui refocusing untuk menangani dampak dari Covid-19 tersebut.

Saat ini Covid-19 tersebut masih menjadi senjata ampuh untuk dijadikan alasan dalam menutupi kegagalan di berbagai hal.

Misalnya dalam bidang ekonomi, negara-negara adidaya pun kalang kabut dibuatnya, misalnya Uni Eropa yang masuk resesi dengan pertumbuhan minus 11,9 persen pada kuartal II tahun 2020.

Negara-negara Asia juga mengalami hal serupa, misalnya Malaysia minus 17,1 persen, Filipina minus 16,5 persen, Singapura minus 13,2 persen, Thailand minus 12,2 persen, Indonesia minus 5,32 persen.

Untuk saat ini apapun kegagalan di sektor ekonomi akan dapat dimaklumi, sehingga Covid-19 bisa menjadi tameng jika hingga akhir tahun ini reputasi Pemerintah dan ekonomi anjlok.

Namun kita tidak boleh lengah, begitu Covid-19 reda, seluruh dunia akan berpacu tancap gas mengejar ketertinggalan tersebut, alasan yang tadinya dapat dimaklumi, nantinya tidak bisa ditolerir lagi.

Baca juga: Kepala Mukim dan Reje Undang Dunia Internasional Nikmati Sajian Kopi Gayo, Disambut Cinta dan Damai

Kondisi di Aceh

Tensi sosial politik yang agak tinggi di Aceh, terutama dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif, menguras banyak energi, dan secara emosional melibatkan masyarakat yang sangat luas.

Dinamika politik akan berdampak pada proses pembangunan, karena sesuai kewenangannya, lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, budgetting, dan controlling terhadap proses pembangunan di Aceh.

Di samping itu, masalah lama yang belum tuntas di Aceh adalah kemiskinan yang masih tinggi. Sesuai rilis BPS angka kemiskinan di Aceh pada Maret 2020 sebanyak 14,99 persen, yang menempatkan Aceh sebagai Provinsi termiskin kedua di Sumatera.

Persoalan selanjutnya adalah pengangguran yang pada Agustus lalu berjumlah 167 ribu orang.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Aceh; Jumlah Kasus Positif Capai 7.770 Orang, 291 Orang Meninggal Dunia

Pasca Covid-19

Masalah global yang kompleks saat ini, tidak boleh membuat kita terlena, karena seluruh dunia sedang berlomba-lomba memproduksi vaksin, setelah ini pandemi akan terkendali dan semua aktifitas warga dunia akan kembali normal.

Langkah konkrit harus segera dilakukan, di Indonesia langkah tersebut diluncurkan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang tujuannya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Persis seperti pemulihan Aceh pasca Tsunami, kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilakukan dengan sangat massive dan cepat dengan anggaran yang cukup, sehingga dalam waktu singkat proses tersebut selesai.

Beberapa waktu berikutnya kita masih dihadapkan pada kehidupan New Normal, yaitu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Menurut Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus salah satu yang diperhatikan dalam kehidupan normal baru adalah mendidik, melibatkan, dan memberdayakan masyarakatnya untuk hidup di bawah new normal.

Pola kebiasaan baru yang dijalani selama pandemi Covid-19 kemungkinan besar akan terus berlanjut setelah virus dapat dikendalikan.

Pola hidup masyarakat yang sudah terbiasa dengan jaga jarak (physical distancing), akan mudah untuk dilanjutkan.

Hal itu akan berdampak besar pada pola interaksi masyarakat, layanan publik, transaksi keuangan, jual beli, pembayaran, sistem belajar, meeting, koordinasi, yang akan didominasi oleh sistem online.

Transformasi digital tersebut menjadi era baru dalam sistem interaksi di masa depan, oleh sebab itu semua pihak harus adaptasi dengan kebiasaan baru tersebut, supaya bisa terus eksis dan tidak ketinggalan kereta.

Baca juga: Perdana di Indonesia, Pelantikan Pengurus BKPRMI Digelar Usai Shalat Subuh, Pesannya Begitu Mendalam

Tantangan

Transformasi digital akan menyebabkan shock bagi sebagian orang, namun pada masanya nanti, semua harus menerimanya, karena kalau tidak siap pasti akan tertinggal dan kalah dalam persaingan.

Untuk itu diperlukan kesiapan mental terutama di sektor layanan publik, supaya menyiapkan diri dengan gaya layanan dengan sistem digital, seperti pembuatan KTP, SIM, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Buku rekening, surat izin usaha, IMB, dan lain-lain.

Kebiasaan rapat virtual yang sudah diterapkan selama pandemi akan sangat mungkin untuk dipertahankan, sehingga negara akan menghemat banyak anggaran untuk biaya perjalanan aparatur.

Untuk memaksimalkan pelayanan digital diperlukan sarana dan pra sarana yang memadai sehingga tidak menimbulkan kendala teknis, sekaligus mengurangi komplain masyarakat saat mengakses layanan secara online.

Baca juga: Kisah Getir Hidup Mulyadi, Tidur di Lantai Tanah Bersama Empat Adik, Penyakit Pun Menderanya

Peluang

Ala kehidupan new normal dengan transformasi digital menjadi peluang yang besar bagi Pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi dalam program unggulan Pemerintah Aceh terdapat program Aceh SIAT yang memang disiapkan untuk menongsong era teknologi berbasis jaringan dan digital.

Layanan secara online akan menguntungkan Pemerintah sekaligus masyarakat, dimana masyarakat akan dimudahkan dengan layanan yang cepat, mudah, dan murah, Pemerintah juga diuntungkan dengan terwujudnya reformasi birokrasi sebagaimana yang didengungkan selama ini.

Era digital juga memberikan peluang pasar bagi produk Aceh, untuk dipasarkan secara luas tanpa batas geografis. Apalagi dengan banyaknya layanan e-commerce yang memudahkan setiap pedagang untuk menjual produknya ke seluruh dunia.

Menurut Bank Indonesia pertumbuhan volume transaksi e-commerce pada September 2020 sebanyak 150,16 juta kali transaksi, meningkat 79,38 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari tahun 2019.

Durasi penggunaan internet oleh masyarakat juga meningkat, terutama untuk bekerja.

Masyarakat rata-rata menggunakan internet selama 4,05 jam sehari untuk bekerja, untuk belanja masyarakat menghabiskan waktu hingga 1,53 jam sehari.

Tren belanja saat ini sudah mulai berubah, media sosial yang biasanya digunakan untuk ngobrol, sekarang sudah bergeser menjadi e-commerce, sehingga sudah bisa disebut social commerce.

Layanan digital tersebut juga menjadi ajang untuk promosi peluang investasi dan potensi ekonomi di Aceh, dengan banyaknya paltform promosi secara online semakin memudahkan Pemerintah Aceh dalam menjangkau investor dimana pun mereka berada.

Hal yang tidak kalah penting adalah peluang mengembangkan pariwisata yang sangat terpukul saat pandemi, melalui layanan e-commerce, Social media, dan jaringan media online yang ada, ke depan, promosi wisata tidak lagi harus melalui iklan manual dan konvensional.

Dalam kata bijak disebutkan, orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, sedangkan orang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan.

Gaya personal Gubernur Nova Iriansyah yang menurut saya sangat optimis memberi secercah harapan untuk mewujudkan segudang harapan rakyat Aceh.

Sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh tahun 2017-2018, Saya pernah mendampingi Pak Nova Iriansyah selama 10 bulan, rasa optimisme itu terpancar kuat dari dirinya.

Sikap optimisme itu harus juga didukung oleh iklim politik, sosial, kultur yang optimis juga, karena seorang Gubernur hanyalah manusia biasa, yang akan memiliki energi jika disupport oleh seluruh elemen masyarakat lainnya.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaboratif, kita harap akan ada gebrakan besar dari Gubernur Nova Iriansyah dalam rangka menuntaskan visi misi Aceh Hebat.

*) PENULIS adalah Direktur Intermedia Research Indonesia/ Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Periode 2017-2018.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.