Kejari dan Pemkab Abdya Teken MoU Bidang Hukum dan Tata Usaha Negara

Penandatanganan MoU bidang hukum yang berlangsung di gedung serbaguna Kejari Abdya itu, sekaligus sosialisasi peran jaksa sebagai pengacara negara kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) se-Abdya.

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Pemkab Abdya melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari)  bidang hukum dan tata usaha negara, Senin (16/11/2020).

Penandatanganan MoU bidang hukum yang berlangsung di gedung serbaguna Kejari Abdya itu, sekaligus sosialisasi peran jaksa sebagai pengacara negara kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) se-Abdya.

Dalam sambutannya, Kajari Abdya, Nilawati SH MH mengatakan, nota kesepahaman itu tindak lanjut MoU yang sudah berjalan beberapa tahun lalu dan sudah berakhir pada 11 Mei 2020.

“Nota kesepahaman ini perlu dilakukan.

Sebagaimana bapak, ibu ketahui bersama sosialisasi tentang peran jaksa ini sangat penting, karena jaksa itu tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi mereka juga sebagai jaksa pengacara negara khusus, untuk bidang keperdataan,” ujar Nilawati.

Baca juga: 15 Negara Bagian AS Legalkan Ganja, Jadi Bahan Kampanye Partai Republik Untuk Raih Kemenangan

Baca juga: Pakistan Blokir Demonstran Anti-Prancis Memasuki Islamabad

Baca juga: Kasus Virus Corona Arab Saudi Stabil, Madinah Jadi Lokasi Lonjakan Kasus Baru

Terkait bidang keperdataan, kata Nilawati, jaksa bisa bertindak dalam maupun di luar pengadilan.

Namun, sebutnya, pihaknya tidak bisa mendampingi perkara pidana.

"Nanti jangan ada anggapan kalau pengacara bisa untuk semua hal, tapi perlu kami sampaikan ini hanya untuk permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di pemerintahan,” jelasnya.

Sekarang, tambah Nilawati, juga sudah ditambah dengan pendampingan hukum yang baru-baru ini telah disampaikan oleh Jaksa Agung.

Bahwa jaksa bisa mendampingi hukum, menindaklanjuti adanya kegiatan TP4D beberapa waktu lalu yang sudah ditiadakan.

“Namun dalam pelaksanaannya tidak berbeda jauh dengan pendampingan hukum ini, kalau dulu TP4D itu pendampingannya kita turun langsung ke lapangan, kita dampingi bersama-sama kegiatannya," jelas Nilawati. 

Tapi, untuk pendampingan, pihaknya hanya bekerja di atas meja, jadi tidak bisa mendampingi, mengecek ke lapangan kegiatan tersebut.

"Karena itu bukan fungsi dan tugas kita sebagai jaksa, itu ada ahlinya yang bisa menilai bagaimana pekerjaan itu,” terangnya.

Jadi, sebut Nilawati, pendampingan itu pihaknya hanya memberikan pendapat, dan pertimbangan hukum terkait apa-apa yang akan dilaksanakan, untuk kegiatan yang telah dibebankan kepada masing-masing satuan kerja.

“Bapak, ibu tidak usah takut untuk menyampaikan keluhan-keluhan memintakan pendapat hukum kepada pihak kejaksaan, karena itu memang tugas kita.

Jadi kita bukan untuk memata-matai atau mengawasi pekerjaan bapak, ibu, tapi kita hanya mengingatkan penggunaan anggaran itu seperti apa, supaya kedepan di kabupaten Abdya ini tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak kita harapkan,” sebutnya.

Di samping penandatangan MoU tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, pihak Kejaksaan Abdya juga menyosialisasikan program pelayanan hukum gratis.

"Jadi saya berharap kepada bapak, ibu semua dalam berkonsultasi hukum dengan pihak kejaksaan.

Itu saya jamin gratis, kalau ada permintaan hal-hal yang tidak wajar, tolong bapak, ibu sampaikan kepada saya,” pungkas Nilawati. (*)