Breaking News:

DPRK Minta Pemko Bentuk Tim Penegakan Syariat

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta Pemerintah Kota (Pemko) untuk membentuk tim terpadu penegakan syariat Islam

Foto: Humas DPRK Banda Aceh.
Suasana rapat pembahasan maraknya judi online dan penggerebekan pasangan gay (homoseksual) antara DPRK Banda Aceh dengan SKPK terkait, Senin (16/11) di gedung dewan setempat. 

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta Pemerintah Kota (Pemko) untuk membentuk tim terpadu penegakan syariat Islam dalam menyikapi maraknya judi online dan tertangkapnya pasangan gay (homoseksual) beberapa waktu lalu.

Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan lintas SKPK yang dihadiri Plt Sekdako, Muzakkir Tulot dalam pertemuan yang berlangsung di Lantai III Ruang Rapat DPRK, Senin (16/11/2020).

Rapat itu dipimpin Ketua DPRK Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua I, Usman, diikuti oleh Ketua Komisi I, Musriadi Aswad, Ketua Komisi IV, Tati Meutia Asmara dan Anggota DPRK, Tuanku Muhammad, Syarifah Munira dan Husaini.

Farid menyampaikan bahwa rapat itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pihaknya dengan MPU beberapa waktu lalu yang juga membahas masalah penyakit sosial seperti judi online dan kasus homoseksual.

"Ini untuk menyadarkan kita semua bahwa persoalan judi online dan persoalan homoseksual ini sangat serius sehingga semua pihak, harus bergerak bersama dan terintegrasi. Sebab kewajiban penegakan syariat bukan hanya tanggung jawab Dinas Syariat Islam dan Satpol PP & WH saja," kata Farid.

Pada kesempatan itu Farid berharap semua instansi melakukan perannya masing-masing dalam melakukan penanganan terhadap perilaku menyimpang itu.

Ia mencontohkan seperti Dinas Syariat Islam, dapat memberdayakan para dai, khatib dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) serta muhtasib di 90 gampong untuk melakukan sosialisasi kepada warga, di masjid, pusat keramaian, warkop dan cafe agar masyarakat memahami dan mengetahui hukum judi online dan dampak terhadap generasi muda serta bahaya perilaku homoseksual.

Kemudian Dinas Pendidikan Dayah dapat memberdayakan pesantren/dayah, balai pengajian, majelis taklim, remaja masjid, untuk melakukan upaya-upaya sosialisasi secara maksimal.

"Begitu juga Diskomimfotik dapat melakukan upaya memutus mata rantai judi online dengan mengandeng pihak pihak kepolisian, tim ahli IT dan pihak terkait untuk bisa mengurangi permainan judi online," ujar Farid Nyak Umar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRK Musriadi Aswad juga meminta agar Satpol PP dan WH dapat meningkatkan intensitas razia penegakan syariat Islam, terutama di kawasan-kawasan yang rawan terjadinya maksiat.

Hal serupa juga disampaikan Tuanku Muhammad yang menyatakan persoalan pelanggaran syariat harus ada tindakan tegas dari pemerintah, supaya menjadi pelajaran bagi mereka yang melakukan pelannggar syariat Islam di Banda Aceh.

Sementara Plt Sekdako, Muzakir Tulot menyampaikan sangat memungkinkan untuk dilakukan pembentukan tim terpadu penanganan persoalan judi online dan homoseksual dengan mengandeng semua instansi sehingga nanti bisa saling bersinergi.

"Karena ini sudah sangat marak terjadi, sangat memungkinkan untuk dibentuk tim khusus, agar fokus dalam melakukan penanganan terhadap persoalan judi online dan homo seksual secara khusus," tutur Muzakir Tulot.

Hadir dalam pertemuan itu, Plt Kadis Syariat Islam, Ridwan Ibrahim, Kadis Pendidikan Dayah, Alizar, Kadis Kesehatan, Lukman, Kadis Dikbud, Saminan, Kadis Kominfotik, Fadhil, Kadis Sosial, Hidayat, Kasatpol PP & WH, Heru Wijanarko, Ketua MPD Kota, Salman Ishak serta Anggota MPU dan Kepala Sekretariat MPU Kota Banda Aceh.(mas/mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved