Breaking News:

KIA Nilai Parpol di Aceh Belum Informatif

Partai politik (parpol) selaku badan publik yang ada di Aceh, baik partai nasional maupun partai lokal dinilai belum transparan dan informati

Editor: bakri
KIA Nilai Parpol di Aceh Belum Informatif
FOTO KHALIS
Komisioner Bawaslu Aceh, Marini menyampaikan materi tentang peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dalam program Podcast Serambi bersama dua narasumber lainnya, Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) Arman Fauzi dan Koordinator MaTA, Alfian dengan host Yocerizal, wartawan Serambi Indonesia, Jumat (20/11/2020).

BANDA ACEH - Partai politik (parpol) selaku badan publik yang ada di Aceh, baik partai nasional maupun partai lokal dinilai belum transparan dan informatif. Penilaian itu disampaikan Komisi Informasi Aceh (KIA) berdasarkan hasil evaluasi pihaknya pada akhir 2019.

"Pada 2019 terakhir kita melakukan evaluasi terhadap badan publik, salah satunya partai politik. Dari hasil evaluasi kita, tidak ada satu partai politik di Aceh yang masuk kategori informatif," kata Ketua KIA, Arman Fauzi saat menjadi narasumber program Podcast Serambi, Jumat (20/11/2020).

Acara yang bertema 'Demokrasi Tanpa Korupsi: Peran Masyarakat Sipil dalam Mengawal Demokrasi' juga menghadirkan dua narasumber lain yaitu Komisioner Bawaslu Aceh, Marini dan Koordinator MaTA, Alfian. Kegiatan itu dipandu Jurnalis Serambi Indonesia, Yocerizal.

Arman mengungkapkan salah satu aspek dalam demokrasi adalah transparansi. Agar terciptanya demokrasi tanpa korupsi, maka KIA mendorong penyelenggara Pemilu, baik KIP maupun Bawaslu, partai politik, hingga pemerintah menerapkan keterbukaan informasi publik.  

"Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila partai politik belum melakukan reformasi di internal, misalnya terbuka mengenai anggaran dasar partai politik, keuangan partai politik, mekanisme kaderisasi partai politik. Itu yang harus disampaikan ke publik," ujarnya.

Sementara Koordinator MaTA, Alfian mengungkapkan akar korupsi lahir dari partai politik. Karena itu, dia meminta partai politik bisa melakukan pembenahan dalam tata kelola partai dengan mewujudkan transparansi.

"Membangun demokrasi tanpa korupsi membutuhkan energi dan kesadaran yang kuat di tengah masyarakat. Untuk menuju demokrasi tanpa korupsi partai politik harus membangun pendidikan politik yang sehat," kata Alfian.

Menurut Alfian, partai politik merupakan ujung tombak dalam membangun demokrasi. Tapi selama ini sering terjadi oligarki dalam partai politik ketika musim Pemilu dan Pilkada. Sehingga kader-kader yang muncul cenderung tidak memiliki integritas.

Karena itu, Bawaslu selaku pengawas bisa mengajak masyarakat untuk membangun demokrasi yang cerdas dan berintegritas. "Kita tahu ini tugas partai politik sebenarnya, walalupun partai politik masih sangat kurang melakukan hal demikian," ungkap dia.

Harap Peran Masyarakat

Sementara Komisioner Bawaslu Aceh, Marini dalam acara itu menyampaikan masyarakat sipil memiliki peran besar dalam mewujudkan demokrasi di Aceh. Masyarakat bisa melakukan advokasi dan sosial kontrol terhadap pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

"Dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu, masyarakat sipil memiliki peran sebagai sosial kontrol. Masyarakat mempunyai peran penting seandainya saja ke depan pemilihan kepala daerah dapat diselenggara tahun 2022," kata Marini.

Selama ini, lanjutnya, peran masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi masih kurang. Karena itu, Bawaslu Aceh mengaet perguruan tinggi, pesantren, dan kalangan milenial dalam mengkampenyekan demokrasi tanpa korupsi.

"Ada juga hal yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang yaitu membuka ruang diskusi. Kami ada membentuk forum warga yang sudah diinisiasi sejak 2015. Kabupaten/kota berusaha menghidupkan ini dengan mengajak tokoh masyarakat dan pengurus partai politik membicarakan pendidikan politik," ujarnya.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved