Breaking News:

Pakar Sebut Instruksi Mendagri kepada Kepala Daerah tentang Pencegahan Corona Wajib Dilaksanakan

Inmendagri ini sebagai bentuk penegasan kewajiban kepala daerah (KDH)  melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan. 

For Serambinews.com
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi 

Inmendagri ini sebagai bentuk penegasan kewajiban kepala daerah (KDH)  melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Mendagri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri)  Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19,.

Inmendagri ini sebagai bentuk penegasan kewajiban kepala daerah (KDH)  melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan. 

Termasuk peraturan yang berkaitan penegakan, pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai bagian dari sumpah jabatan KDH.

Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, dan menyatakan,  materi muatan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tersebut merupakan suatu bentuk "early warning system" bagi KDH.

"Instruksi Mendagri tersebut merupakan suatu bentuk early warning system atau peringatan dini dan sekaligus suatu penegasan terhadap seluruh KDH (Gubernur dan Bupati/Walikota) di seluruh Indonesia untuk menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang - undangan dengan selurus - lurusnya beserta segala konsekuensi hukumnya," tandasnya di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Update Corona Hari Ini, Pasien Positif Covid-19 di Aceh Besar Capai 1.489 Orang

Baca juga: Lagi, Puluhan Pelanggar Protkes Covid-19 Terjaring di Aceh Besar, Dominan tak Pakai Masker

Baca juga: Pria Ini Diciduk Polisi karena Sebar Ujaran Kebencian dan Menghina Institusi Polri di Media Sosial

Ia mengingatkan ara KDH diharapkan memperhatikan UU Pemerintahan Daerah (Pemda) lainnya yang dapat berujung pada sanksi pemberhentian jabatan manakala tidak melaksanakan peraturan perundang - undangan termasuk peraturan terkait Prokes.

Dengan demikian, Rullyandi mengatakan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh KDH untuk tunduk pada sumpah jabatan dan melaksanakan segala peraturan perundang - undangan termasuk peraturan terkait Prokes demi mengutamakan keselamatan rakyat.

"Mengutamakan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," ujarnya.

Rullyandi melanjutkan, bahwa penerbitan Instruksi Mendagri tersebut merupakan amanah konstitusi yang diberikan tugas dan fungsi kepada Menteri Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan daerah, sehingga leading sektor Pemerintah Pusat dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

"Vide Pasal 17 Ayat 3 UUD 1945 Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat (unbroken chain of command) sesuai dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan, dalam praktek sistem ketatanegaraan di Indonesia, dimulai dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan hingga pada jabatan menteri sebagai pembantu presiden, aturan perundang-undangan yang dikeluarkan merupakan suatu praktek yang lazim guna menunjang jalannya pemerintahan yang memiliki karekteristik imperatif (mengikat). (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Mursal Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved