Jumlah Utang Indonesia Meroket Jadi Rp 5.756 Triliun, Defisit APBN Nyaris Sentuh Batas Perpres

Adapun dia menambahkan, defisit tersebut naik akibat realisasi pendapatan negara hanya Rp 1.276,9 triliun atau minus 15,4 persen dibanding Oktober 2019.

"Pendapatan negara jika dibandingkan target sebesar Rp 1.699,9 triliun, realisasinya mencapai 75,1 persen. Sementara, realisasi belanja negara Rp 2.041,8 triliun, naik 13,6 persen dari periode yang sama tahun lalu atau sudah 74,5 persen dari target Rp 2.739,2 triliun," pungkasnya. Selanjutnya, keseimbangan primer hingga akhir Oktober 2020 terkontraksi sampai Rp 513,3 triliun atau 73,3 persen dari target minus Rp 700,4 triliun.

Orang Miskin

Terpisah, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, dampak pandemi corona atau Covid-19 ke ekonomi makin jadi karena orang miskin diprediksi bertambah lagi di 2021. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, jumlah orang miskin berpotensi naik setelah penghitungan awal tahun ini diyakini belum mencerminkan dampak Covid-19 seluruhnya.

"Perhitungan penduduk miskin di tahun 2020 yang dilakukan awal tahun itu belum mencerminkan situasi sebenarnya pandemi. Kami perkirakan di tahun 2021 penduduk miskin akan mencapai 10,5 persen atau tambah sekira 1 jutaan menjadi 28,37 jiwa," ujarnya.

Selain itu, meningkatnya jumlah kemiskinan asumsinya adalah akibat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak cukup kuat menahan laju penurunan konsumsi masyarakat, khususnya kalangan miskin dan rentan miskin. Kemudian, adalah jumlah pengangguran yang menimbulkan efek tambahan ke bertambahnya jumlah penduduk miskin tahun depan.

"Hal inilah yang pada akhirnya di tahun 2021 kami melihat memang terjadi peningkatan. Penduduk miskin jebol kembali di atas dua digit atau sekira 10,5 persen," kata Tauhid.

Baca juga: Ketimbang Korban Perasaan dan Numpuk Utang, Wanita Ini Jual Suami ke Pelukan Pelakor Rp 100 Juta

Baca juga: Terlilit Utang 600.000, Dua Gadis Bawah Umur Terpaksa Layani Kakek 70 Tahun hingga Kemaluan Benjol

Dia menambahkan, jumlah persentase kemiskinan sebesar 10,5 persen dari total penduduk Indonesia tersebut kembali lagi ke awal periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini yang saya kira kita akhirnya kembali ke periode awal masa pemerintahan Pak Presiden. Bahwa akhirnya tembus lagi penduduk miskin di atas 10 persen begitu," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta jajaran kabinetnya fokus pada pembukaan lapangan kerja dalam pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka.
"Berikan perhatian khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja," kata Presiden.

Dengan terbukanya lapangan kerja, maka akan membantu meningkatkan konsumsi rumah tangga yang anjlok akibat Pandemi Covid-19.

Meningkatkan konsumsi rumah tangga juga kata Presiden dapat dilakukan dengan memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), selain para pelaku usaha berskala besar.

Sejumlah stimulus menurutnya terus diarahkan agar sektor UMKM, tidak hanya bertahan tapi mulai bergerak di tengah pandemi.

"Yang paling dibutuhkan saat ini adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah dan besar harus didorong untuk mulai bergerak," katanya.

Sebagai upaya jangka pendek menjaga daya beli masyarakat, Presiden mengatakan sejumlah Bansos yang disalurkan telah berjalan baik. Misalnya subsidi gaji yang telah mencapai 82 persen, dan Banpres Produktif untuk UKM yang telah mencapai 79 persen. "Saya kira ini terus didorong agar bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat," pungkasnya.(Tribun Network/fik/van/wly)