Breaking News:

Salam

Ingat, Fee Dana Pokir Itu Haram!

Status hukum dana pokir (pokok pikiran) yang sebelumnya disebut dana aspirasi anggota dewan ikut dibahas dalam Muzakarah Ulama Pidie dua

Serambi Indonesia
MPU Pidie menggelar Muzakarah Ulama Pidie 2020 di Oprom Bupati Pidie, Rabu (25/11/2020). 

Status hukum dana pokir (pokok pikiran) yang sebelumnya disebut dana aspirasi anggota dewan ikut dibahas dalam Muzakarah Ulama Pidie dua hari lalu. Tgk H Muhammad Amin Daud, seorang ulama dan juga pimpinan dayah, dalam muzakarah itu menyatakan pengambilan fee dari proyek‑proyek yang dibiayai dengan dana pokir hukumnya haram.

Pernyataan itu sebagai jawaban atas pertanyaan Wakil Ketua Majelis Ulama (MPU) Pidie, Drs Tgk Ilyas Abdullah, yang menanyakan soal status pengambilan persen dana pokir dewan yang ditempatkan di dayah atau masjid.  "Selama ini, anggota dewan mengambil fee dari dana pokirnya dengan besaran bervariasi antara 10 hingga 20 persen. Bagaimana status fee yang diambil tersebut, apakah dibenarkan dalam ajaran Islam," tanya Tgk Ilyas Abdullah.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Tgk Muhammad Amin Daud menjelaskan, dana pokir anggota dewan merupakan anggaran pemerintah. Karena itu, dana itu harus sampai secara utuh ke tujuan. "Jjika dana pokir Rp 100 juta, tapi yang diterima masjid atau dayah Rp 80 juta dan sisanya Rp 20 juta lagi diambil untuk fee, maka fee tersebut hukumnya haram," tegas ulama yang akrab disapa Abu Cot Trueng.

Begitulah antara lain pandangan Islam tentang pengambilan fee oleh banyak anggota dewan dari proyek‑proyek pokir yang dibiayai APBK, APBA, ataupun APBN.  Lalu bagaimana pandangan hukum nasional? Untuk itu, melihatnya antara lain dengan berpedoman pada Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU 17/2014") sebagaimana sudah diubah dengan Undang‑Undang Nomor 42 Tahun 2014.

Perlu diketahui, dalam peraturan perundang‑undangan terkait DPR tidak menyebutkan secara eksplisit Dana Aspirasi, yang dikenal adalah dana program pembangunan daerah pemilihan. Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan lazim disebut Dana Aspirasi.

Dalam praktiknya, dana aspirasi memang rentan untuk diselewengkan. Makanya, pada APBN 2017 tidak mengalokasikan dana dana aspirasi anggota DPR‑RI. Demikian juga pada APBA 2018, Gibernur Irwandi Yusuf tak mengalokasukan dana aspirasi sehingga ia harus menjalankan anggaran dengan Pergub setelah gagal melahirkan Qanun bersama DPRA kala itu.

Soal penyelewengan dana aspirasi dewan atau pokir di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan Pusat bukanlah sinyalemen semata. Di Pusat ada sejumlah anggota DPR‑RI yang terkena tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyewengan dana aspirasi. Dia Aceh sesungguhnya juga banyak penyelewengan dana pokir. Seperti dikatakan Wakil Ketua MPU Pidie tadi, para oknum anggota dewan tega menarik fee hingga 20 persen dari setiap proyek pokir di pesantren dan masjid.

Proyek pokir untuk masjid dan dayah saja ditarik sebanyak itu, bagaman dengan proyek‑proyek pokir seperti untuk pembangunan jalan, jembatan, pasara ikan, gedung sekolah, dan lain? Kabar burungnya ada yang narik fee hingga 30 persen. Tentu kita dapat membayangkan bagaimana volume dan kualitas proyek yang sudah ditarik fee hingga 30 persen itu.

Idealnya, anggiota dewan itu mengambil keuntungan politis dari pendukung di daerah pemilihannya, Jadi bukan malah menarik fee dari proyek‑proyek pokir.

Makanya, kita sependapat dengan Manager Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi, yang mengatakan dana aspirasi merupakan dana siluman yang harus segera diberantas karena menjadi sumber korupsi mulai dari pusat hingga ke daerah.

Dalam pandangan FITRA, pasal di UU MD 3 No.17 tahun 2014 dengan Pasal 80 huruf J yang mengatakan "Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan" menjadi "pintu utama" korupsi.

Apalagi, prilaku koruptif oknum‑oknum wakil rakyat menjadi ancaman kegagalan distribusi pembangjnan di daerah, karena dipolitisir dan dikorupsi. Jadinya, dana aspirasi atau pokir tidak mencapai sasaran yang diniatkan, yang mempercepat penyejahteraab masyarakat.

Yang paling penting diingat adalah pernyataan ulama tadi bahwa "Fee dana pokir itu haram!"

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved