Pengelolaan JKA
KPK tak Perkenankan Aceh Kelola JKA Secara Mandiri
Rekomendasi KPK itu bisa dilihat pada poin 2 surat Mendagri Nomor 440/450/SJ yang dikirimkan kepada seluruh gubernur di Indonesia.
Penulis: Herianto | Editor: Taufik Hidayat
lihat foto
Kadinkes Aceh, dr Hanif (tengah).
“Premi BPJS Kesehatan untuk program JKA yang kita bayar dari Juli – Desember nanti, per orang Rp 25.500/bulan. Untuk tahun depan, tarifnya naik lagi menjadi Rp 35.000/orang/bulan, setelah disubsidi pemerintah pusat Rp 7.000/orang. Kalau tidak disubsidi kita harus bayar Rp 42.000/orang/bulan,” ungkapnya.(*)
Baca juga: VIRAL Berniat Beri Kejutan untuk Ayah, Kue Ulang Tahun Malah Jatuh ke Lantai
Baca juga: VIRAL Mobil Salip Truk yang Mendaki di Tikungan Berakhir dengan Tabrakan Tragis, Warganet Geram
Baca juga: Tahniah! Aceh Jaya Raih Dua Penghargaan dari Kemenkumhan RI, Begini Penilaiannya
Berita Terkait
