Dari Dalam Lapas, Irwandi Kembali Rangkul Miswar dan Angkat Sebagai Sekjen PNA Hasil Kongres 2017

Irwandi selaku ketua yang sah menegaskan, perlu mengambil langkah-langkah untuk menegakkan kembali kepengurusan DPP PNA yang sah.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W1-675.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017.

“KLB yang dilaksanakan pada 14 September 2019 di Aula Gedung Ampon Chik Peusangan Universitas Al-Muslim (Umuslim) Bireuen, sampai sekarang masih gagal memperoleh pengakuan pemerintah terhadap perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kepengurusan PNA hasil KLB di Bireuen,” ujarnya. 

Baca juga: Lowongan Kerja di TVRI untuk Lulusan D3 atau S1: Ini Syaratnya

Bahkan produk-produk yang dihasilkan oleh KLB PNA di Bireuen itu, tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah untuk menjalankan partai.

Sehingga, partai mengalami kevakuman.

Sekalipun, PNA telah berhasil mendudukkan enam orang wakilnya di DPRA dan puluhan wakilnya di DPRD/DPRK.  

“Kepengurusan yang valid dan resmi tercatat pada Negara Republik Indonesia adalah kepengurusan PNA hasil Kongres PNA 2017, dimana PNA dipimpin oleh Irwandi Yusuf sebagai Ketua Umum dan Miswar Fuady sebagai Sekretaris Jenderal,” ungkap Irwandi lagi.  

Terhadap kisruh yang telah berlangsung selama lebih dari 14 bulan tersebut, juga telah berdampak yang luas terhadap administrasi dan fungsi partai. 

Akibatnya, antara lain, ada enam orang Pimpinan DPRK dari PNA belum dilantik sampai dengan hari ini.

Enam orang wakil rakyat dari PNA yang belum dilantik, yaitu  Ketua DPRK Aceh Selatan, Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, dan Wakil Ketua DPRK Bireuen. (*)

Baca juga: Wali Kota: Stok Bahan Pokok Banda Aceh Aman Hingga Akhir Tahun