‘Nostalgia’ Banjir Lhoksukon

Oleh: Yocerizal*)

DUA tahun lalu saya menyempatkan diri singgah di Lhoksukon, Aceh Utara.

Bersilaturahmi dengan tetangga, bertemu dengan teman dan sahabat lama.

Kunjungan itu merupakan yang pertama saya lakukan setelah belasan tahun berlalu.

Ada kerinduan mendalam di hati saat melintasi kota ini, sehingga meski dengan waktu yang sempit, saya usahakan untuk tetap singgah.

Bagi saya, Lhoksukon memang tempat yang istimewa.

Tempat saya menghabiskan masa kecil hingga remaja.

Tempat tersimpan banyak kenangan indah masa SMA dan pahitnya masa konflik.

Termasuk juga salah satunya kenangan 'indah' soal banjir.

Bagi saya, di masa-masa itu banjir memang menjadi kenangan mengasyikkan, karena bisa bebas bermain air dan mencari ikan yang terbawa banjir.

Ikan bahkan bisa kita temukan di dalam rumah, di kolong tempat tidur, dan di sudut-sudut kamar.

Karena itu, saat singgah di Lhoksukon tahun 2018 lalu, saya sempatkan berkeliling di ibukota Kabupaten Aceh Utara ini.

Sekaligus ingin menunjukkan kepada kedua anak laki-laki saya tempat di mana ayahnya pernah tinggal dan menghabiskan masa remaja.

Tapi ternyata semua di luar ekspektasi.

Baca juga: Waspada Banjir Susulan, Enam Wilayah Ini Masih Dilanda Hujan Tiga Hari ke Depan Aceh

Baca juga: Terobos Banjir, Berjalan Kaki Haji Uma Antar Bantuan ke Aceh Timur, 3 Desa Pante Bidari Banjir Lagi

Saya nyaris tak bisa menjawab pertanyaan putra pertama saya yang mengkritisi kondisi kota Lhoksukon.

Kota ini memang masih sama seperti dulu, hanya saja lebih kumuh dan semrawut.

Lubang jalan menganga dimana-mana (saat ini sudah diperbaiki) dan debu-debu berterbangan.

Jalan menjadi sempit dan macet, karena di kanan kiri jalan sesak dengan pedagang kaki lima dan kendaraan yang terparkir tidak beraturan.

Kesan pertama yang saya tangkap, kondisi Lhoksukon tidak lebih baik dari dulu ketika saat Aceh sedang dilanda konflik, ketika Lhoksukon masih sebuah kota kecamatan.

Awalnya saya mengganggap itu hanya sekedar penilaian pribadi, karena lama tak pernah singgah di kota ini.

Tetapi hal itu juga dibenarkan oleh teman dan sahabat saya di Lhoksukon.

Hal lainnya yang juga tak pernah berubah dan justru semakin parah adalah banjir.

Bagi warga Lhoksukon, banjir memang telah menjadi hal biasa.

Setiap tahun Krueng Keureutoe akan meluap, menumpahkan isinya ke pemukiman penduduk.

Saya masih ingat persis saat dulu warga bersama TNI Masuk Desa berjibaku membangun tanggul pengaman Krueng Keureutoe, yang berdekatan dengan rumah saya di Meunasah Pante.

Kami menumpuk goni-goni berisi tanah di sepanjang sisi sungai.

Ketika singgah di Lhoksukon, saya menyempatkan diri ke tanggul, sekedar untuk melihat kondisi sungai Krueng Kereutoe.

Sungai tempat dulu saya sering mandi dan belajar berenang.

Tempat kami dulu sering menyelam dan mencari kerang.

Kondisinya hari ini ternyata sudah jauh berubah.

Sungai menjadi lebih sempit dan dipenuhi oleh semak belukar.

Jalan yang dulu sering saya susuri saat turun ke sungai juga tak terlihat lagi.

Bangunan rumah konstruksi kayu dan beton juga semakin banyak, berjejer di atas tanggul.

Bisa jadi, ini salah satu penyebab mengapa dari tahun ke tahun banjir yang terjadi semakin parah.

Baca juga: Beredar Kabar Banjir Susulan, Warga Lhoksukon Cemas: Ya Allah, Bagaimana Ini?

Baca juga: Sebagian Warga Korban Banjir Masih Terjebak, TNI AL Evakuasi Korban Banjir di Lhoksukon

Di samping karena memang semakin masifnya pengrusakan hutan di bagian hulu sungai.

Waduk Krueng Kereutoe yang diresmikan Presiden Joko Widodo tahun 2015 lalu, selain diharapkan bisa menjadi sumber air persawahan petani, juga untuk mengendalikan banjir.

Tetapi yang terjadi justru sebaliknya.

Banjir semakin parah.

Rumah-rumah nyaris tenggelam hingga ke atap rumah.

Badan jalan nasional Medan-Banda Aceh yang membelah Kota Lhoksukon juga ikut tenggelam.

Transportasi terhenti total.

Padahal biasannya ketika banjir, jalan ini menjadi tempat warga mengungsi selain meunasah.

Karena memang posisinya yang lebih tinggi dari pemukiman penduduk.

Banjir yang terjadi Jumat (5/12/2020) kemarin merupakan yang terparah dalam sejarah banjir Lhoksukon, dan merendam hampir semua kecamatan di Aceh Utara.

Dari Banda Aceh, saya sudah dapat membayangkan kondisi dan penderitaan saudara-saudara saya di sana.

Nyaris tak ada tempat bagi mereka untuk mengungsi, kecuali ke meunasah dan rumah-rumah bertingkat milik tetangga.

Air di jalan-jalan desa mencapai ketinggian dua meter sehingga dipastikan tak ada kendaraan yang bisa melintas.

Warga akhirnya terjebak di rumah-rumah dan meunasah.

Hari kedua dan ketiga mereka mulai gelisah karena air terus meninggi, sementara stok makanan dan minuman kian menipis.

Bantuan yang diharapkan juga tak kunjung datang, karena sulitnya menjangkau titik-titik pengungsian.

Data dari BPBD Aceh Utara, sedikitnya sebanyak 61.064 jiwa mengungsi yang tersebar dalam 23 kecamatan.

Sementara korban meninggal dunia mencapai 4 orang.

Banjir itu akhirnya surut lima hari kemudian.

Tetapi hingga saat ini, warga Lhoksukon masih didera kecemasan akan datangnya banjir susulan.

Apalagi di beberapa kecamatan, air sungai sempat meluap menggenangi rumah penduduk yang baru sehari kering dari genangan.

Pertanyaan kemudian, sampai kapan musibah ini harus terus berlanjut?

Perlu diingat, banjir memberikan dampak yang sangat luas pada hampir semua sektor.

Banyak msyarakat kehilangan harta benda, termasuk nyawa.

Usaha masyarakat banyak yang mati.

Pendidikan dan kesehatan terganggu, infrastuktur, sarana dan prasarana juga mengalami kerusakan.

Baca juga: Banjir Lagi, Tanggul Sungai Jebol dan Jembatan Putus

Anggaran daerah yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setiap tahun tergerus hanya untuk memperbaiki dampak banjir.

Maka tidak heran jika kemudian Aceh Utara sangat sulit lepas dari masalah kemiskinan.

Data BPS, kabupaten ini mencatat jumlah penduduk miskin paling banyak di Aceh.

Angkanya mencapai 107.340 jiwa (17,39%), meski secara persentase lebih rendah dari Aceh Singkil, Pidie, Gayo Lues, Bener Meriah, dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

Karena itu, harus ada langkah strategis dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan banjir ini.

Mulai dari masalah pengrusakan hutan, normalisasi sungai, hingga perbaikan drainase.

Mengatasi banjir harus menjadi program prioritas Pemkab Aceh Utara.

Jangan hanya sekedar menjadi alat jualan politik dalam upaya meraup suara saat Pilkada.

Masyarakat juga harus lebih cerdas dan selektif memilih pemimpin, antara mereka yang benar-benar peduli, atau mereka yang sekedar jualan janji.

Karena pada akhirnya, masyarakat jugalah yang akan menjadi penentu masa depan Aceh Utara. Lebih baik atau menjadi lebih buruk lagi.

*) PENULIS adalah jurnalis, pernah tinggal di Lhoksukon dan saat ini menetap di Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.