Dirjen Bina Keuangan Daerah Minta Evaluasi Realisasi APBD di Bawah 75 Persen, Termasuk Aceh Timur

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian beri catatan khusus bagi 346 daerah yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih dibawah 75 persen.

Ia meminta agar daerah tersebut untuk segera melakukan percepatan, khususnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ardian membeberkan data daerah yang penyerapannya terendah yaitu Mamberamo Raya hanya 44,62% sementara pendapatan daerahnya berjumlah 82,09%.

Selanjutnya, anggaran belanja terendah diikuti oleh Kota Sorong, Mappi, Pangandaran, Karo, Tapanuli Utara, Aceh Timur, Supiori, Nagekeo, Konawe, Jayapura, Kepulauan Yapen, Nias Selatan, Puncak Jaya, Nabire, Berau, Mahakam Ulu, dan beberapa daerah lainnya.

Ia juga menyampaikan bahwa salah satu faktor realisasi APBD di bawah rata-rata nasional disebabkan oleh belum ada pengesahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal itu diungkapkan Ardian pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2020 Bersama Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, Selasa (15/12/2020).

"Karena BOS ini dari langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke sekolah, perlu pengakuan pengesahan dari provinsi dan rata-rata ada di daerah yang bisa dikatakan realisasinya belum memenuhi target rata-rata di pemerintah provinsi," ungkapnya.

Baca juga: Kajian Kemendagri Terkait Evaluasi Pilkada Masuki Babak Akhir

Baca juga: Kemendagri Ingatkan Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Sisa Tahun Anggaran 2020

Baca juga: FPI Kecam Pernyataan Jokowi, Minta Komnas HAM Pimpin Pengusutan Kematian 6 Pengawal Habib Rizieq

Baca juga: Karni Ilyas Umumkan ILC Stop Tayang, Rizal Ramli: Kegelapan Tidak Akan Lama, Akan Terbit Terang

"Hal lain juga yang kami potret yang biasa juga dilihat oleh Bapak Presiden menyangkut bagaimana alokasi anggaran dan realisasi terhadap belanja barang, jasa, modal dan bantuan sosial, ini yang dinilai memberikan efek stimulus, untuk belanja barang dan jasa di provinsi angkanya di 70,49% untuk belanja modal di 50,84%," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia meminta kepala daerah untuk segera memerintah para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pengecekan realisasi APBD.

"Nah kami berharap segera kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menyusun pengajuan tagihan kepada pihak ketiga selain teman-teman di BUD segera melakukan pencatatan dan pengesahan Dana BOS yang berada di masing-masing sekolah. Nah maka perlu ada rekonsiliasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, itu gambaran untuk pemerintah provinsi," tegasnya.

Ardian juga mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) memperhitungkan sisa waktu yang ada terutama waktu-waktu yang terpotong lantaran cuti bersama.

"Teman-teman Papua biasanya di tanggal 18 Desember bahkan sudah cuti bersama, ini perlu disusun langkah-langkah strategis agar proses realisasi di tahun 2020 setidaknya bisa pada angka yang optimal," tandasnya.(*)

Baca juga: Gawat! Banyak Ayam di Pasar Disembelih tak Sesuai Syariat, Status Jadi Bangkai, Simak Penjelasan MPU

Baca juga: Ini Zikir dan Doa Setelah Sholat Lima Waktu Sesuai dengan Ajaran Rasulullah SAW

Baca juga: Pengakuan Catherine Wilson Nekat Konsumsi Sabu Selama 2 Tahun

Baca juga: Bejat! Ayah Tega Cabuli Anak Kandung Sejak Usia 7 Tahun, Terungkap Gara-gara Hal Miris Seperti Ini