Breaking News:

Opini

Kewajiban Negara dalam Bidang HAM

Pertama, karena 10 Desember lalu adalah Hari HAM Internasional. Kedua, karena adanya kasus penembakan oleh polisi yang menewaskan enam pengawal Habib

Editor: bakri
Kewajiban Negara dalam Bidang HAM
Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Oleh Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Dalam beberapa hari belakangan ini, Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menjadi pembicaraan publik. Pertama, karena 10 Desember lalu adalah Hari HAM Internasional. Kedua, karena adanya kasus penembakan oleh polisi yang menewaskan enam pengawal Habib Rizieq Shihab. Sejumlah diskusi atau webinar terkait kedua hal tersebut, dilaksanakan oleh berbagai pihak dan mendapat perhatian banyak orang.

Fokus pembicaraan, diskusi, dan ulasan adalah pada bagaimana negara memberikan perlindungan kepada warganya. Tak peduli tema apa yang menjadi pilihan penyelenggara kegiatan, tak peduli juga perspektif yang digunakan para penulis, titik pusat perhatian (pada akhirnya) tetap sama, yaitu negara. Hal ini bukan merupakan suatu keanehan atau ketidakadilan, sebab sejatinya, dalam konteks pembangunan dan pemajuan HAM, negara adalah duty bearer (pengemban tugas), sedangkan warga negara adalah rights holder (pemegang hak). Jadi, siapa pun yang berada di tampuk kekuasaan, di mana pun dan kapan pun, akan menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak setiap kali ada persoalan HAM. 

Lalu, apa sesungguhnya kewajiban negara dalam kaitannya dengan HAM? Tentu, yang paling utama kita perlu melihat apa yang ada dalam konstitusi, karena konstitusi dan jaminannya atas HAM merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktik demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya, jaminan konstitusi atas HAM di Indonesia mengalami proses yang menarik, khususnya karena pascaamandemen UUD 1945, materi muatan HAM mengalami reposisi yang siginifikan.

Pascaamandemen, pengakuan atas HAM setiap warga negara semakin dipertegas. Hak-hak yang dijamin misalnya hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ada juga jaminan hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pemikiran dan sikap sesuai hati nuraninya, hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat, serta untuk bebas dari penyiksaan dan dari perbuatan yang merendahkan martabat manusia.

Kewajiban

Rentang hak yang dijamin dalam konstitusi memang sangat luas atau menyeluruh. Rentang itu berada dalam wilayah hak-hak sipil dan politik dan dalam wilayah hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dua rumpun hak ini mengacu kepada isi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sama-sama sudah diratifikasi oleh Indonesia kurang lebih 15 tahun lalu. Posisi negara adalah menjamin terimplementasinya hak-hak tersebut, yang disebut juga generasi Hak I dan Generasi Hak II.

Dalam diskursus HAM, negara disebut memiliki tiga kewajiban penting, yaitu kewajiban menghormati (to respect), kewajiban melindungi (to protect), dan kewajiban memenuhi (to fulfil). Berkaitan dengan kewajiban untuk menghormati, negara misalnya harus meneguhkan jaminan atas hak dalam konstitusi, juga meratifikasi sebanyak mungkin konvenan internasional HAM, dan tidak mendiamkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Lalu, berkenaan kewajiban melindungi, negara harus menghukum orang-orang yang bersalah melanggar HAM, ikut serta dalam berbagai kegiatan internasional mengenai HAM, membangun kerjasama pemajuan HAM, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan edukasi mengenai HAM.

Terakhir, sehubungan kewajiban untuk memenuhi, maka negara misalnya harus memastikan semua orang hidup bebas dari kelaparan atau kemiskinan, menjamin akses warga negara kepada proses hukum (termasuk akses kepada pengacara yang disediakan negara apabila seseorang tidak mampu secara ekonomi, dan menyelenggarakan pendidikan hak untuk pemilih (voter education).

Jika dikaitkan dengan dua generasi hak sebagaimana disebutkan di atas yaitu hak sipil dan politik (disebut juga negative rights) dan hak ekonomi, sosial, dan budaya (positive rights) maka negara harus menunjukkan sikap yang bertolak belakang. Berkenaan dengan negative rights,  yang bermakna melarang siapa pun bertindak melawan hak seseorang, maka demikian juga negara. Dengan kata lain, negara tak boleh ikut campur misalnya dalam hal keinginan seseorang memilih atau tidak memilih dalam pemilu, atau kemauan masuk organisasi tertentu (kecuali yang sudah dilarang oleh hukum), atau dalam menggunakan kebebasan berpikir, berserikat, berkumpul, dan lain sebagainya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved