Breaking News:

Opini

Kewajiban Negara dalam Bidang HAM

Pertama, karena 10 Desember lalu adalah Hari HAM Internasional. Kedua, karena adanya kasus penembakan oleh polisi yang menewaskan enam pengawal Habib

Kewajiban Negara dalam Bidang HAM
Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Sedangkan dalam hubungannya dengan positive rights, maka negara harus bertindak atau ikut campur untuk memungkinkan warga negara menikmati hak-haknya. Hak ini misalnya hak untuk bebas dari kemiskinan, mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, mendapatkan pendidikan, dan berbagai hak lain yang semacam dengan itu. Dalam bidang-bidang ini, negara tidak boleh diam, melainkan harus ikut campur tangan. Jika diam saja, negara dapat berada dalam posisi melanggar HAM warga negaranya.

Jajak pendapat terkini

Saat menyambut Hari HAM Internasional pada 10/12/2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tak pernah berhenti menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan menyatakan kembali komitmennya untuk pemajuan HAM di Indonesia. Penegasan ini seperti mengonfirmasi pertanyaan publik atas terhentinya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM, tak terkecuali kasus-kasus yang terjadi di Aceh. Pidatonya itu juga seperti menjawab keraguan publik atas tidak berbanding lurusnya komitmen pemerintahannya dengan kenyataan yang ada. Dari skala 1-7, selama 2014-2019, skor Indeks Kinerja HAM Pemerintahan Jokowi ada pada skala 3,2 (1 paling buruk, 7 menunjukkan angka pemenuhan paling tinggi). Artinya, skor tersebut bahkan belum mencapai setengah, padahal Jokowi sudah menjabat sebagai presiden satu periode.

Sepertinya skor 3,2 menemukan kebenarannya, misalnya melalui hasil jajak pendapat yang dilakukan Harian Kompas dan dipublikasikan pada Senin (14/12/2020). Hasil jajak pendapat itu diberi judul "Perlindungan HAM Jalan di Tempat." Pertanyaan yang diajukan di antaranya, "secara umum, semakin baik, tetap atau semakin burukkah perlindungan hak asasi manusia di Indonesia saat ini?" Sebanyak 9.4% responden menjawab "tidak tahu," 27.3% "semakin baik", 28% "sama saja" dan 35,5% menjawab "semakin buruk." Jajak pendapat itu dilakukan pada akhir November berkait dengan satu tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang ke-2.

Hasil survei tersebut, menurut Kompas, menandakan bahwa kinerja dalam penegakan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM pada Pemerintahan Jokowi belum banyak berubah dibanding periode sebelumnya. Komitmen yang dinyatakan Presiden Jokowi dalam visi-misi saat kampanye pemilihan presiden belum sepenuhnya berjalan. Mengutip laporan Setara Institute, Kompas menulis bahwa penegakan HAM pada era Presiden Jokowi berjalan stagnan, bahkan mengalami kemunduran di beberapa aspek, meskipun beberapa kemajuan juga dicatat.

Risse dan Sikkink menulis, "government who `talk the talk' of human rights may find it hard not to `walk the walk'-that is, to back words with actions--for fear of being accused of hypocrisy" (Michael Freeman, 2002:135). Kewajiban negara dalam bidang HAM ada di pundak Jokowi. Karena itu tepat kiranya jika kita berharap, dengan komitmen yang kembali diucapkannya dan dengan perintah yang ditujukan kepada Menkopolhukam dan Jaksa Agung, serta dengan dukungan kepada Komnas HAM, Presiden Jokowi mampu menunjukkan langkah kongkrit dan dapat meningkatkan Indeks Kinerja HAM di atas skala 4 atau 5 dalam sisa waktu empat tahun pemerintahannya. Wallahu'alambisawab. (saif.bantasyam@gmail.com)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved