Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Kerjasama Pariwisata dengan China Dievaluasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengritisi langkah pemerintah RI yang terus meningkatkan Kerjasama bilateral dengan China di bidang...

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM,JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengritisi langkah pemerintah RI yang terus meningkatkan Kerjasama bilateral dengan China di bidang pariwisata.   

“Evaluasi bidang pariwisata RI beberapa tahun terakhir menunjukkan fakta, bahwa turis asal China kurang memberi dampak bagi ekonomi lokal di daerah tujuan wisata,” ujarnya di sela kegiatan reses di Semarang, Senin (21/12/2020).

Fikri mengungkapkan hal tersebut berdasarkan data dari berbagai pihak, mulai dari asosiasi wisata, masyarakat pemerhati, hingga pemerintah daerah di Bali contohnya.

“Faktanya, malah muncul praktik-praktik illegal sektor wisata, khususnya terkait dengan turis asal China yang berkunjung ke Bali,”  katanya.

Praktik negatif tersebut bermula dengan dibukanya keran pariwisata RI sejak 2015 demi mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara.  Jutaan turis China yang berkunjung ke RI, khususnya ke Bali tiap tahunnya, ternyata tidak memberi dampak signifikan terhadap devisa pariwisata RI. 

Pasalnya, malah muncul banyak agen perjalanan asing tak berizin, khususnya yang dimiliki oleh warga negara China membuka praktik dengan menjual paket wisata sangat murah ke Bali.  

“Ada yang menjual hanya US$ 60 per orang sudah all in,” imbuh politisi PKS ini.

Selain itu, para turis China yang dibawa oleh pemandu wisata mereka sendiri juga sengaja diarahkan untuk berbelanja hanya ke gerai-gerai yang sudah disediakan khusus untuk turis China, juga disinyalir tidak berizin.

Sistem pembayaran pun ternyata dilakukan secara cashless (non-tunai) menggunakan aplikasi pembayaran yang berasal dari China, seperti Wechatpay.  “Nyaris tidak ada aliran dana dari turis China ke devisa kita kalau begitu,” keluh Fikri.

“Ini praktik yang kita bisa menyebutnya negatif tourism, apa dampak kedatangan turis asal China selain menambah sampah lingkungan di Bali saja,” tanya Fikri.

Karenanya, bila pemerintah belum melakukan langkah perbaikan atas fenomena kedatangan wisman asal China yang sangat merugikan destinasi wisata tujuan, sebaiknya langkah bilateral urung dilakukan. 

“Harusnya diurungkan, selama kita belum memaksimalkan lonjakan kunjungan wisman China tersebut agar berdampak secara ekonomi lokal, dan berprinsip mutualisme atau saling menguntungkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Cina terus berkolaborasi meningkatkan Kerjasama bilateral kedua negara termasuk sektor pariwisata.  

"Pihak Cina sepakat untuk terus melakukan kolaborasi internasional guna penanganan dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, mempromosikan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan bilateral kedua negara, terutama dalam mendukung pariwisata," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.(*)

Baca juga: 5 Buah-buahan yang Mengurangi Asam Urat, Ada Jeruk, Apel hingga Ceri

Baca juga: Rusia dan Rwanda Cegah Upaya Kudeta di Republik Afrika Tengah

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X DPR: Potensi Wisatawan dari Malaysia dan Australia belum Digarap Maksimal

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved