Breaking News:

Lembaga Keuangan Syariah

MES Aceh Barat Minta Pemberlakuan Qanun LKS tak Ditunda

Penundaan pelaksanaan Qanun LKS ini dinilai bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik pada Pemerintah Aceh.

hand over dokumen pribadi
M Yunus Bidin, Wakil Ketua MES Aceh Barat 

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Aceh Barat meminta pada Pemerintah Aceh untuk tidak menunda pemberlakuan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mempunyai kekuatan berlaku pada tahun 2021.

“Menurut kami wacana penundaan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dengan alasan apapun, jika ini terjadi akan berpotensi pada menurunnya trust publik pada Pemerintah Aceh,” ungkap M Yunus Bidin, Wakil Ketua Mes Aceh Barat kepada Serambinews.com, Minggu (27/12/2020).

Disebutkan, pengaturan Hukum Qanun LKS tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan Syariat Islam di bidang Muamalah (Hukum Perdata) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 125 Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Dikatakannya, bahwa qanun LKS itu sudah ditetapkan dan disahkan pada tahun 2018 yang lalu, dan pihaknya menganggap rentang waktu dua tahun tersebut cukup maksimal sebagai masa sosialisasi sekaligus menyiapkan infrastruktur konversi lembaga keuangan dari konvensional ke sistem Syariah.

Selain itu juga perangkat lainnya dalam rangka implementasi qanun tersebut,” kata M Yunus Bidin.(*)

Baca juga: Sudah Tiga Tahun, PD Bina Usaha Aceh Utara Belum Bayar Gaji Mantan Karyawannya

Baca juga: Terkait Gaji Mantan Karyawan yang Belum Dibayar, Ini Jawaban Dirut PD Bina Usaha Aceh Utara

Baca juga: UNIKI Bireuen Buka Pendaftaran Calon Rektor, Ini Syaratnya

Baca juga: Tsunami Aceh dan Cerita SBY, dari Operasi Tanggap Darurat Hingga Berdamai dengan GAM

Penulis: Sa'dul Bahri
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved