Breaking News:

Politikus Hanura Singgung Skenario dari Uni Eropa Terkait Pelarangan Ormas FPI

Inas mengatakan alasan kedatangan diplomat Jerman ke markas FPI beberapa waktu lalu untuk mengetahui rute demo FPI haruslah dipertanyakan.

Tribunnews/JEPRIMA
Pasukan polisi berpakaian lengkap saat menurunkan atribut Front Pembela Islam (FPI) di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020). Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers yang didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga menyatakan bahwa Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI, karena FPI tidak lagi memiliki legal standing. keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Pejabat Tertinggi. Mereka yang membubuhkan teken pada SK Bersama itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Politikus Hanura Inas Nasrullah Zubir menyinggung adanya skenario Uni Eropa terkait pemerintah Indonesia yang telah menyatakan Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas terlarang.

Inas mengatakan alasan kedatangan diplomat Jerman ke markas FPI beberapa waktu lalu untuk mengetahui rute demo FPI haruslah dipertanyakan.

Menurutnya, kedatangan mereka terkait adanya skenario besar yang diduga direncanakan Uni Eropa perihal pelarangan ekspor bijih nikel.

"Sangat naif jika kita percaya penjelasan Kedubes Jerman tersebut. Sebenarnya ada skenario besar yang bisa saja sedang di-create oleh Uni Eropa, yang berkaitan dengan keputusan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2019, tentang larangan ekspor bijih nikel yang dipercepat dua tahun dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020," ujar Inas, ketika dihubungi, Jumat (1/1/2021).

Baca juga: Tujuh Wanita Etnis Rohingya Bersama Dua Warga Juli Diamankan di Polres Bireuen

Baca juga: Tak Lagi Melalui CPNS, Perekrutan Guru Hanya Lewat PPPK, Berapa Rincian Gaji dan Tunjangannya?

Inas mengatakan keputusan pemerintahan Jokowi ini berdampak sangat luas kepada industri baja Uni Eropa. Sehingga tidak heran jika Uni Eropa memperkarakan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

Perlu diketahui bahwa Indonesia memproduksi sekitar 27 persen dari pasokan nikel global, sehingga keputusan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor bijih mentah tersebut telah berkontribusi pada kenaikan harga nikel.

"Terjadi kenaikan harga nikel dari sekitar USD 12.000 per ton, lalu beranjak naik terus hingga hari ini sekitar USD 16.975 per ton. Bahkan diperkirakan akan mencapai harga USD 20.000 per ton pada tahun 2021," kata dia.

Baca juga: Paranormal Ramalkan Bakal Banyak Tragedi Mengerikan pada 2021, Mulai Kecelakaan sampai Politik

Baca juga: Pembuat Parodi Lagu Indonesia Raya Ternyata WNI, Sebelumnya Sempat Dikira WN Malaysia

Jerman sendiri, kata Inas, adalah salah satu negara penghasil baja terbesar di Uni Eropa selain Inggris. Kekosongan supply nikel dari Indonesia mau tak mau harus segera ditutupi.

Salah satu yang dilirik Jerman saat ini adalah nikel dari Tawi-Tawi yang berada di wilayah otonomi muslim Mindanao atau ARMM yang sayangnya sebagian besar nikel dari Tawi-Tawo tersebut sudah diekspor ke China.

Halaman
12
Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved