Turki Langgar Konvensi HAM Eropa, Bungkam Kebebasan Berekspresi

"Pasal 90 Konstitusi secara tegas mengatur bahwa konvensi internasional tentang hak asasi manusia, ECtHR sebagai salah satunya, berlaku atas hukum domestik jika terjadi konflik di antara keduanya,” kata Morel.

Oleh karena itu, Turki harus menerapkan penilaian ECtHR.

Namun, dia menunjukkan, ECtHR hanya dapat melakukan intervensi dalam implementasi domestik dari putusannya oleh negara-negara anggota.

Jika masalah tersebut dibawa ke perhatian dengan penerapan kedua dan ditemukan pelanggaran Pasal 46 Konvensi.

“Kami meninggalkan tahun 2020 dengan berat hati," katanya.

Baca juga: Menhan dan Petinggi Militer Turki Periksa Pasukan di Libya, Ada Pesan Intimidasi Terhadap Haftar

"Krisis hak asasi manusia dan aturan hukum Turki telah semakin dalam, ” kata Ayse Bingol Demir.

Dia seorang pengacara hak asasi manusia dan wakil direktur Proyek Dukungan Litigasi Hak Asasi Manusia Turki.

Menurut Demir, penahanan Kavala dan Demirtas yang sedang berlangsung, terlepas dari keputusan ECtHR akan menjadi fitur penting dari agenda Komite Menteri Dewan Eropa pada tahun 2021.

"Turki kemungkinan akan menghadapi tekanan yang meningkat dan keputusan yang lebih tajam dari Komite," katanya.

"Seperti yang terjadi dalam kasus Kavala pada tahun 2020, saya berharap Komite menyimpulkan bahwa penahanan Demirtas yang sedang berlangsung merupakan pelanggaran lanjutan terhadap putusan Pengadilan Eropa," tambahnya.

“Komite juga akan fokus pada penahanan sewenang-wenang dan melanggar hukum; seringnya penggunaan undang-undang anti-teror untuk menargetkan aktivitas sah pembela hak asasi manusia dan politisi oposisi," jelasya.

Dia mengatakan Turki tidak independensi dan imparsialitas di peradilan.

"Jika pemerintah yang berkuasa memutuskan untuk bersikeras dengan kebijakan penolakannya saat ini, 2021 pasti akan menjadi tahun yang lebih sulit dalam hubungannya dengan Dewan Eropa," klaimnya.(*)