RAPBK 2021 Belum Dibahas, Gubernur Aceh Surati Pemkab Pidie

"Coba bayangkan nanti, pembahasan dan penetapan APBK Pidie 2021 pada Februari. Selanjutnya, proses evaluasi dilakukan pemerintah yang membutuhkan waktu 1,5 bulan.”

“Kita perkirakan realisasi pembangunan di tahun 2021 diprediksikan akan bobrok sekali. Tahun 2021 menjadi tahun terburuk sepanjang 11 tahun terakhir dalam proses penganggaran uang rakyat Pidie," jelasnya.

Ia menambahkan, kerugian yang dialami masyarakat Pidie akibat terlambatnya pembahasan RAPBK 2021 berdampak pada penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong, Dana Insentif Daerah (DID) 2022 dipastikan nihil, dan ditambah lagi dengan sanksi administrasi dari Pemerintah Pusat.

"Yang pasti semuanya kacau. Tentunya resiko semua ini ditanggung rakyat Pidie," pungkasnya.

Terkendala Aplikasi SIPD

Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Pidie, Mustafa MSi yang didampingi Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha kepada Serambi, Senin (4/12/2021), menjelaskan, Pemkab belum menyerahkan dokumen RAPBK akibat terkendala penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Derah (SIPD).

Karena, seluruh data yang tersaji dalam RAPBK 2021 harus diinput dalam aplikasi tersebut.

Makanya, semua SKPK saat ini masih mengimput untuk dituangkan secara online ke SIPD.

" Hadirnya aplikasi tersebut sangat bagus untuk menata data secara disiplin dalam RAPBK. Namun, SIPD yang harus dijalankan secara tiba-tiba membuat Pemkab butuh waktu. Kalau kabupaten lain cepat selesai, saya rasa masih menjalankan secara manual," kata Mustafa yang mengaku masih kurang sehat.(*)

Baca juga: VIDEO Banjir di Kota Langsa Akibatkan Sejumlah Keurasakan Infrastruktur Hingga Pagar Sekolah

Baca juga: FOTO - Suasana Hari Pertama Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Aceh Besar

Baca juga: VIDEO - Mata Kena Letusan Kembang Api Saat Malam Tahun Baru, Pemain Galatasaray Terancam Buta

Baca juga: VIDEO - FAKHRI HUSAINI Arsiteki Tim PON Aceh, Antara Kebanggaan, Tantangan dan Pengabdian