Menteri Keuangan AS Kunjungi Sudan, Siap Kucurkan Bantuan Miliaran Dolar

Kunjungan satu hari Mnuchin difokuskan pada ekonomi yang sedang berjuang dan kemungkinan bantuan AS, termasuk potensi keringanan utang, kata pernyataan itu.

Sudan saat ini memiliki lebih dari 60 miliar dolar AS utang luar negeri.

Sehingga, keringanan utang serta akses ke pinjaman luar negeri secara luas dipandang sebagai pintu gerbang menuju pemulihan ekonomi.

Sudan akan menerima bantuan 1,1 miliar dolar AS secara langsung dan tidak langsung dari AS.

Hal itu sebagai tambahan dari pinjaman jembatan 1 miliar dolar AS dari Bank Dunia untuk membantu membayar tunggakan Sudan dengan lembaga itu, kata Kementerian Kehakiman Sudan bulan lalu.

Sudan berada di jalur yang rapuh menuju demokrasi setelah pemberontakan rakyat yang menyebabkan militer menggulingkan al-Bashir pada April 2019.

Baca juga: Bu, Kami Butuh Makanan, Ribuan Warga Sudan Selatan Terancam Kelaparan

Negara itu sekarang diperintah oleh pemerintah gabungan militer dan sipil yang mencari hubungan yang lebih baik dengan Washington dan Barat.

Pemerintah telah berjuang dengan defisit anggaran yang sangat besar dan kekurangan barang-barang penting yang meluas, termasuk bahan bakar, roti dan obat-obatan.

Inflasi tahunan melonjak melewati 200% dalam beberapa bulan terakhir karena harga roti dan bahan pokok lainnya melonjak, menurut angka resmi.

Bulan lalu, pemerintahan Trump menyelesaikan penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme AS.

Langkah tersebut merupakan insentif utama bagi pemerintah di Khartoum untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Kedua negara, Sudan dan Israel, telah sepakat untuk memiliki hubungan diplomatik penuh.

Menjadikan Sudan negara Arab ketiga - setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain yang bergerak untuk menormalisasi hubungan dengan Israel akhir tahun lalu.

Maroko juga menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Ekonomi Sudan telah menderita akibat sanksi AS selama beberapa dekade dan salah urus di bawah al-Bashir, yang telah memerintah sejak kudeta militer 1989.