Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Lulusan SMA dan S1, Ini Daftar Tunjangan Yang Didapat

SERAMBINEWS.COM - Para tenaga honorer di sejumlah daerah saat ini tengah disibukkan dengan proses pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Kesibukan tersebut terlihat dari meningkatnya antrean di berbagai kantor kepolisian, lantaran para honorer harus mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu syarat pemberkasan atau pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) pegawai.

PPPK Paruh Waktu merupakan skema kepegawaian baru yang ditujukan bagi tenaga honorer yang selama ini mengabdi di instansi pemerintah, tetapi belum berhasil lolos dalam seleksi CPNS maupun PPPK penuh waktu.

Melalui skema ini, para tenaga honorer tetap bisa bekerja di instansi pemerintah dengan durasi kerja lebih singkat dibandingkan pegawai PPPK penuh. Meski begitu, mereka tetap memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) yang sama seperti PPPK reguler.

Perbedaan mendasar antara PPPK Paruh Waktu dan PPPK penuh waktu terletak pada gaji serta beban kerja.

Upah akan disesuaikan dengan jumlah jam kerja serta tanggung jawab yang diberikan.

Durasi kerja lebih singkat sehingga fleksibel, namun tetap mendapat perlindungan hukum dan status resmi sebagai pegawai pemerintah.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 yang disahkan pada 13 Januari 2025.

Regulasi tersebut menjadi jawaban atas keresahan ribuan tenaga honorer yang bertahun-tahun bekerja tanpa kepastian status dan kesejahteraan.

Berapa gajinya dan apakah juga dapat tunjangan seperti PNS?

Baca juga: Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Seluruh Provinsi di Indonesia, Lengkap dengan Tunjangannya

Baca juga: Berapa Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Untuk Lulusan SMA, Ini Nominalnya

Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu 2025 Lulusan S1 hingga SMA

Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu lulusan SMA dan S1 adalah ,minimal sama saat masih jadi pegawai honorer, adapun tunjangannya sesuai kebijakan instansi.

Perlu diketahui pula bahwa  Gaji PPPK paruh waktu dihitung berdasarkan jumlah jam kerja serta beban tugas yang dijalankan.

Hal yang sama juga berlaku untuk PPPK paruh waktu lulusan D1 hingga D3 ya.

Intinya, minimal sama dengan saat masih menjadi pegawai honorer.

Dasar hukum skema ini tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang diteken pada 13 Januari 2025.