KNPI Pidie Desak Pemkab dan DPRK Bahas dan Sahkan APBK 2021

Syawal mengatakan molornya pembahasan R-APBK Pidie yang kemudian mendapat sorotan media, justru akan sangat merugikan masyarakat Pidie. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pidie, Teuku Syahwal, MPd, CHt, menyoroti soal dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun 2021 yang belum juga dibahas dan disahkan oleh Pemkab dan DPRK Pidie.

“Ini sudah  Januari 2021, kita DPD KNPI Pidie mendesak Pemkab Pidie untuk segera menyerahkan dokumen R-APBK 2021 untuk dilakukan pembahasan dan pengesahan bersama DPRK Pidie,” ujar Teuku Syawal, Selasa (6/1/2021).

Syawal mengatakan molornya pembahasan R-APBK Pidie yang kemudian mendapat sorotan media, justru akan sangat merugikan masyarakat Pidie. 

Pasalnya, tidak segera dilakukan pembahasan dan pengesahan bersama oleh eksekutif dan legislatif Pidie.

“Sebagai elemen Pemuda Pidie, kami mempertanyakan kinerja Bupati beserta seluruh Jajaran SKPK yang katanya tidak mampu mengelola SIPD sehingga membuat dokumen anggaran rakyat Pidie tersebut belum juga diserahkan dan dibahas dengan legislatif.

Bukankah dokumen KUA-PPAS APBK Pidie 2021 sudah disepakati bersama lebih dari sebulan yang lalu dengan total anggaran mencapai Rp 2,09 Triliun,” ujarnya.

Baca juga: Aktivis Nasional Asal Aceh: Kekosongan Wakil Gubernur Menghambat Pembangunan Aceh Hebat

Baca juga: Terduga Teroris Makassar Pengusaha Bubur, Ditembak Mati Densus Karena Melawan

Baca juga: Seluruh Gubernur AS Berebut Mempercepat Vaksin Covid-19 Bagi Warganya

Ia mengatakan, kalau kondisi molornya pembahasan R-APBK terus berlarut tanpa ada kepastian justru menunjukkan lemahnya kinerja.

Padahal semestinya harus  sadar bahwa setiap tahun hampir satu triliun APBK habis untuk menggaji pegawai di Pidie, jadi tidak ada alasan kalau Pemkab tidak memiliki SDM yang memadai.

“Kami meminta Bupati ataupun TAPK Pidie untuk serius mengurusi tanggung jawab jalannya roda pemerintahan Pidie dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi, Belanja Pegawai yang menjadi beban dalam APBK Pidie setiap tahunnya sangat besar.

Jadi tidak menjadi alasan bagi eksekutif yang mengatakan tidak cukup SDM dalam bekerja mengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” ujarnya,

Demikian juga dengan DPRK, harus segera memanggil TAPK untuk segera dilakukan penyerahan dokumen serta menyegerakan pembahasan.

Gubernur Aceh juga sudah menyurati hal yang sama terkait molornya APBK Pidie tersebut,” demikian Teuku Syawal. (*)