Breaking News:

Salam

Dana Pokir Bikin Masalah?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersoalkan dana pokok‑pokok pikiran (pokir) anggota DPRA sebanyak Rp 2,7 triliun lebih yang tercantum dalam

For Serambinews.com

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersoalkan dana pokok‑pokok pikiran (pokir) anggota DPRA sebanyak Rp 2,7 triliun lebih yang tercantum dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2021.

Setelah mengevaluasi Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang APBA secara menyeluruh, Kemendagri kemudian menyurati Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan DPRA. Dalam Surat Keputusan Nomor 903‑4732 tanggal 22 Desember 2020 itu, Kemendagri menyampaikan beberapa hal. Salah satunya, melarang penganggaran dana pokok‑pokok pikiran (pokir) DPRA senilai Rp 2,7 triliun lebih atau 16,14 persen dari total belanja daerah dalam Raqan Aceh tentang APBA tahun 2021.

Kemendagri melarang dana tersebut bila alokasi anggaran itu tidak melalui tahapan seperti maksud dala Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Pokir disebut menjadi masukan pada anggaran perubahan bahkan bisa diusulkan kembali pada APBA tahun 2022 nanti.

Hal itu ditegaskan pada point E dalam surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Surat tersebut menegaskan, pokok‑pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan, ketersediaan kapasitas riil anggaran, serta disampaikan paling lambat satu minggu sebelum Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan.

Sampai berita itu dirilis Kamis (7/1) malam, redaksi harian ini belum mendapat menjelasan baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Pejabat-pejabat itu umumnya mengaku tidak memgetahui secara detail mengenai dana pokir yang dilarang Kemendagri itu. "Dari mana angka Rp 2,7 triliun itu keluar. Kalau istilah saya, itu ada ‘penumpang gelap’ yang kita tidak tahu naiknya dari mana. Anggota DPRA itu ada 81 orang, masing‑masing kita pokir Rp 15 miliar, tambah porsi pimpinan yang sedikit lebih besar. Jadi, harusnya paling banyak Rp 1,4 triliun atau Rp 1,6 triliun lah. Karena muncul angka hingga Rp 2,7 triliun, pening sendiri kita," ungkap Irpannusir, anggota Badan Anggaran DPRA.

Irpannusir mengaku, "Sejak pembahasan awal tidak ada persoalan dengan pokir yang nilainya sudah disepakati. Kita sudah menginput ke SIPD, bahkan sudah masuk ke RKA, tapi kok tiba‑tiba ada surat edaran Mendagri yang melarang pokir dewan dimasukkan dalam APBA 2021," katanya. "Kami bingung semua angkanya nggak tahu dari mana, kemudian punya siapa kita tidak tahu. Tiba‑tiba keluar surat Kemendagri bahwa pokir itu dilarang masuk dalam APBA murni 2021 dan baru dimasukkan ke APBA perubahan 2021."

Jika benar itu dilarang, kata Irpannusir, mayoritas anggota DPRA akan menanggung akibat dari masyarakat. Pasalnya, selama ini wakil rakyat itu sudah berjanji pada masyarakat bahkan sudah ada kelompok yang dibentuk sebagai penerima manfaat pokir dengan syarat yang sesuai dengan peraturan dan perundang‑undangan. "Tiga atau empat bulan lalu, kita sudah sampaikan boleh kita usulkan aspirasi, asalkan kelompoknya terdaftar di notaris dan Kemenkumham. Kalau ini dilarang bararti sama saja kita sudah membohongi masyarakat," pungkas Irpannusir.

Munculnya surat larangan pokir dari Kemendagri itu, mungkin sudah diprediksi oleh sejumlah orang, mengingat setiap tahun keberadaan dana pokir itu selalu menjadi bahan sengketa antara eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan pengesahan RAPBA terlambat. Ketika tahun ini RAPBA cepat disahkan, maka banyak orang menduga alokasi dana pokir sudah beres. Namun, yang terjadi hari ini, ternyata keberadaan dana pokir itu dipersoalkan bahkan dilarang oleh Kemendagri. Dan, ada anggota DPRA yang mengatakan dana pokir yang disepakati hanya sekitar Rp 1,4 sampai Rp 1,6 triliun. Selebihnya diduga oleh anggota banggar dewan sebagai “penumpang gelap”. Yang menjadi pertanyaan publik sekarang siapa yang menaikkan penumpang gelap yang jumlahnya hampir sebanyak penumpang resmi?

Kita tidak ingin berburuk sangka, tapi kita ingin pihak eksekutif dan legislatif bisa mengklarifikasi secepatnya ke Kemendagri supaya APBA 2021 tidak macet yang akibatnya bisa merugikan masyarakat. Dan, harapan kita juga, semoga ke depannya pembahasan dan pengajuan program-program dana pokir dilakukan lebih terbuka sehingga tak ada yang menjadi penumpang gelap.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved