Bahas Penanganan Longsor dan Banjir, Dewan Lhokseumawe Agendakan Pertemuan dengan Dinas Terkait

“Saat ini kami di pimpinan dewan sedang saling berkoordinasi. Nantinya kami dan Komisi C duduk bersama untuk mempersiapkan sejumlah bahan dan rekomendasi hasil dari temuan di lapangan dan keluhan dari masyarakat, terutama korban bencana alam,” ujar Wakil Ketua I DPRK Lhokseumawe Irwan Yusuf, kepada Serambinews.com, Senin (11/1/2021).

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe pekan ini agendakan pertemuan dengan dinas terkait, soal penanganan bencana longsor dan banjir yang terjadi di beberapa kecamatan selama tahun 2020 dan awal 2021 ini.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua I DPRK Lhokseumawe Irwan Yusuf,  Senin (11/1/2021).

Menurutnya, pertemuan tersebut melibatkan Dinas Pekerjaa Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkuhan hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Saat ini kami di pimpinan dewan sedang saling berkoordinasi. Nantinya kami dan Komisi C duduk bersama untuk mempersiapkan sejumlah bahan dan rekomendasi hasil dari temuan di lapangan dan keluhan dari masyarakat, terutama korban bencana alam,” ujar Wakil Ketua I DPRK Lhokseumawe Irwan Yusuf, kepada Serambinews.com, Senin (11/1/2021).

Kemudian, persoalan banyaknya galian C yang tidak berizin di wilayah Kota Lhokseumawe, sehingga pengerukan dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan, contohnya mengakibatkan longsor.

Ditegaskannya, ini  harus jadi perhatian khusus dan harus segera dibenahi.

Selanjutnya, penguatan atau sosialisasi mitigasi bencana bagi masyarakat di titik rawan bencana, bila perlu bagi seluruh masyarakat di empat kecamatan.

Baca juga: Oppo Reno5 Meluncur di Pasar Indonesia Hari Ini, Simak Spesifikasi dan Link Live Streamingnya

Mengingat seperti cuaca ekstrem pada Desember 2020 lalu, semua wilayah terimbas bencana, walau banjir ringan.

“Bila perlu, dinas terkait harus menyusun rencana tiap-tiap gampong harus memiliki konsep mitigasi bencana. Hal ini sangat perlu untuk mengurangi resiko dampak bencana kepada masyarakat, menghidari adanya korban jiwa, luka,  bahkan materi,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan mitigasi bencana, pemerintah daerah juga akan terbantu.

Semakin kecil dampak kepada masyarakat, semakin kecil pula beban pemerintah dalam menangani korban bencana.

Dia berharap, hasil pertemuan nanti bisa ditindaklanjuti segera oleh eksekutif  dengan melakukan upaya-upaya teknis di lapangan.

Seperti melakukan pengerukan lereng bukti atau hal-hal lain yang dianggap mendesak.