Salah Kelola Subsidi, Perdana Menteri Belanda dan Seluruh Kabinetnya Mengundurkan Diri

Hal ini menyebabkan meningkatnya pengangguran, kebangkrutan, dan kasus perceraian. 

Reuters mewartakan, Orlando Kadir, seorang pengacara yang mewakili sekitar 600 keluarga dalam gugatan itu, mengatakan orang-orang telah menjadi sasaran birokrat karena nama mereka yang tampak asing.

AFP melaporkan, Rutte menentang pengunduran diri kabinet tersebut, dengan mengatakan Belanda membutuhkan kepemimpinan selama pandemi.

Namun dia mengatakan bahwa jika mengundurkan diri, dia dapat diberi wewenang untuk memimpin pemerintahan sementara sampai pemilihan 17 Maret mendatang.

Di mana jajak pendapat mengatakan Partai Kebebasan dan Demokrasi kemungkinan akan menjadi yang pertama.

Baca juga: Kanada dan Belanda Akan Intervensi Kasus Rohingya di Mahkamah Internasional

Baca juga: Presiden Turki Tuntut Politisi Belanda Anti-Islam, Geert Wilders, Menggambarkannya Sebagai Teroris

Laporan kantor berita Deutsche Welle (DW),  Roger Derikx (46), dari wilayah Hoofddorp, adalah seorang koki dan ayah dari dua anak. 

Dia terjebak dalam skandal subsidi tunjangan anak dan diminta untuk membayar 60.000 Euro (Rp 1 miliar). 

"Hal ini menjadi salah satu alasan saya bercerai," katanya kepada DW. 

"Kantor pajak sangat mengerikan. Tanpa menghadap pengadilan, mereka membuatmu kering," sambungnya.

Baca juga: Kisah Korban Gempa, Kabari Orang Tua Selamat, Tapi Meninggal Ketika Ambil HP Saat Gempa Susulan

Anak-anak Derikx berusia 14 dan 17 tahun, dan dia mengatakan bahwa meskipun mereka sekarang memiliki hubungan yang baik, hal ini telah membuat seluruh keluarga menjadi kacau.

"Mereka datang ke rumah saya dan mengambil kulkas saya, mereka mengambil mobil saya, mereka mengambil 40 persen dari gaji saya," katanya.

Baca juga: Ilmuwan Belanda Ciptakan Peti Mati dari Jamur, Mengubah Tubuh Manusia Jadi Pupuk Tanaman

Baca juga: Kepolisian Belanda Temukan Enam Kontainer Diduga Tempat Penyiksaan Rahasia

Terlepas dari skandal tersebut, jajak pendapat menunjukkan bahwa pemerintahan Rutte mendapat persetujuan dari dua pertiga publik.

Rutte mengatakan pemerintah akan terus memimpin tim penanggulangan Covid-19 negara itu dalam kapasitas sebagai pengurus.

Para pemilih akan memberikan suara mereka untuk memutuskan siapa yang akan mengambil 150 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Belanda pada 17 Maret.