China Ada-ada Saja, Usai Pejabat Trump Keluar, Baru Menjatuhkan Sanksi

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Pemerintah China menjatuhkan sanksi pada hampir 30 mantan pejabat Trump beberapa saat setelah meninggalkan kantor pada Rabu (20/1/2021).

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hanya beberapa menit setelah Presiden Joe Biden dilantik, Beijing memberlakukan larangan perjalanan dan pembatasan bisnis.

Khususnya, pada Menteri Luar Negeri Trump, Mike Pompeo, penasihat keamanan nasional Robert O'Brien dan Duta Besar PBB, Kelly Craft.

Yang lainnya yang tercakup dalam sanksi tersebut termasuk penasihat ekonomi Trump, Peter Navarro; diplomat utamanya untuk Asia, David Stilwell.

Baca juga: WHO Kritik China, Tidak Bendung Awal Wabah Virus Corona, Sebelum Menyebar ke Seluruh Dunia

Kemudian, Sekretaris layanan kesehatan dan manusia, Alex Azar; bersama dengan mantan penasihat keamanan nasional John Bolton dan ahli strategi Stephen Bannon.

Sanksi tersebut sebagian besar bersifat simbolis tetapi menggarisbawahi antipati Beijing terhadap pemerintah AS yang dianggap bermusuhan.

“Beberapa politisi di Amerika Serikat anti-China, karena kepentingan politik egois dan prasangka serta kebencian terhadap China," kata Kementerian Luar Negeri China, Rabu (2o/1/2021).

Dia mengatakan tidak ada perhatian terhadap kepentingan rakyat China dan Amerika.

Tetapi, telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian gerakan gila yang sangat mengganggu urusan dalam negeri China," tambahnya.

Baca juga: China Klaim Virus Corona Ditemukan di Es Krim

Bahkan, katanya, telah merusak kepentingan China, menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS.

Pada Selasa (19/1/2021), Pompeo mengumumkan telah menyatakan penindasan China terhadap etnis minoritas Muslim sebagai genosida.

Sehingga, akan membuka pintu bagi sanksi baru AS terhadap pejabat China.

Pemerintahan Trump terus meningkatkan tekanan terhadap China sejak tahun lalu.

Tetapi semakin meningkat selama beberapa bulan terakhir.

Selama minggu-minggu terakhir masa jabatannya, pemerintah telah menghukum banyak pejabat dengan sanksi atas tindakan di Tibet, Taiwan, Hong Kong dan Laut Cina Selatan.

Baca juga: Hanya Dalam Waktu 30 Tahun, Militer China Sudah Mampu Saingi Amerika Serikat, Apa Rahasianya?