Breaking News:

Opini

Anatomi Bencana

Dalam konteks keilmuan, anatomi adalah istilah yang hanya dipakai khusus untuk melukiskan dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia

Sulaiman Tripa,  Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 

Ada rumus kehidupan yang dipegang, kemudian dikembangkan sesuai dengan era kekinian. Rumus yang saya maksud, ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya untuk pembangunan yang berdampak, selalu harus diiringi dengan kajian sosial dan lingkungan.

Dalam realitas, kajian-kajian semacam ini hanya menjawab formalitas. Asal sudah ada. Sehingga tidak heran, ketika terjadi bencana, tidak ada ruang untuk bisa mengkritisi apalagi menggugat. Dengan rasa dan psikologis massa yang saya sebut di atas, pihak yang mengkritisi atau menggugat kebijakan, dengan mudah akan disudutkan sebagai pihak yang anti terhadap pembangunan.

Saya kira debat ini yang terus berlangsung. Debat soal apa yang menyebabkan suatu bencana, sepertinya selalu konteks untuk didiskusikan. Apalahi banjir yang terus menerus terjadi di daerah kita, masih dianggap sebagai hal yang biasa (Serambi,

21/1/2021; 18/1/2021; 6/1/2021). Banjir belum dianggap sesuatu yang mengerikan, walau minggu yang lalu, masyarakat di tiga kabupaten di Aceh harus mengungsi dan rumahnya terendam air.

Saya menduga orang kita sudah kebal. Tidak ada suara protes terhadap kebijakan yang berpotensi banjir. Tetapi bagi publik awam, mereka akan protes kepada siapa?

Sungguh tidak mudah ketika berhadapan dengan realitas ini. Ketika terjadinya bencana, pengambil kebijakan juga datang ke lokasi banjir. Kedatangan pengambil kebijakan juga sama seperti datang orang biasa. Datang membawa bantuan, menjanjikan bantuan, lalu substansi masalah tetap tidak terselesaikan.

Anatomi banjir

Opini saya sebelumnya (Serambi, 13/12/2020), menyebutkan bahwa suatu bencana banjir bisa berkorelasi dengan kebijakan. Dalam konteks alih fungsi, bisa saja sesuatu yang legal menyebabkan terjadinya bencana. Kebijakan yang akuntabel akan mengaitkan dengan data. Misalnya saat alih fungsi lahan, dengan rumus akuntabilitas, kebijakan itu bisa ditelusuri tanggung jawab dan pertanggungjawaban.

Seseorang yang mengambil kebijakan tidak melalui proses yang lurus dan benar, dan menimbulkan dampak yang sudah bisa diperkirakan sebelumnya, maka seyogianya bisa diminta pertanggungjawaban.

Secara makro, soal kebijakan tidak mungkin bisa dihindarkan dari proses transaksi dan tarik menarik. Kebijakan alih fungsi tidak mungkin tanpa melalui proses-proses politik yang umumnya berlangsung transaksional. Setiap kebijakan itu bisa diukur.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved