Dunia Kutuk Kudeta Militer di Myanmar

SERAMBINEWS.COM, YANGON - Amerika Serikat memimpin pemerintah di seluruh dunia dalam menyerukan pemulihan demokrasi, seusai kudeta militer di Myanmar.

Setelah militer melancarkan kudeta, menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya pada Senin (1/3/2021).

Dilansir AFP, Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan AS menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu November 2020.

Membuat Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi mengalami kekalahan telak, tetapi memicu tuduhan penyimpangan suara oleh partai yang didukung militer.

Sebelum kudeta, Washington, bersama beberapa negara Barat lainnya telah mendesak militer untuk mematuhi norma-norma demokrasi.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan 29 Januari 20210 saat panglima tertinggi mengancam akan mencabut konstitusi negara.

Baca juga: Militer Myanmar Tuduh Penipuan Pemilu, Pembenaran Kudeta

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan keras mengutuk penahanan militer terhadap Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya.

"Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.

"Kami meminta pembebasan para pemangku kepentingan termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi yang ditahan hari ini," kata kementerian luar negeri Jepang.

Dia mendesak tentara nasional untuk segera memulihkan sistem politik demokrasi di Myanmar.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengutuk keras kudeta tersebut.

“Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan,” tweet mantan perdana menteri Belgia itu.

"Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum," kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.

"Untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah," tambahnya.

“Kami telah mencatat perkembangan di Myanmar dengan sangat memprihatinkan," kata Kementerian Luar Negeri India

"India selalu teguh dalam mendukung proses transisi demokrasi di Myanmar," ujarnya.

"Kami percaya bahwa aturan hukum dan proses demokrasi harus ditegakkan," harap Kemlu India

Baca juga: AS Siap Jatuhkan Sanksi ke Junta Militer Myanmar

Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan keprihatinan besar tentang situasi terbaru di Myanmar.

Dia menambahkan harapan bahwa semua pihak akan menahan diri.

Menteri luar negeri Indonesia juga menyatakan keprihatinan sambil juga mendesak semuapihak menahan diri.

Namun juru bicara kepresidenan Filipina, Harry Roque mengatakan situasinya adalah masalah internal.

“Kami mengutuk perkembangan Myanmar hari ini," kata Kementerian Luar Negeri Norwegia. Bob Rae.

"Kami mendesak para pemimpin militer untuk mematuhi norma-norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu,” tambahnya.

Duta besar Kanada untuk PBB meminta militer Myanmar menulis Konstitusi dengan cara ini sehingga mereka dapat melakukan ini.

"Konstitusi 2008 secara khusus dirancang untuk memastikan kekuatan militer tertanam kuat dan terlindungi," katanya.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Desak Warga Myanmar Berontak Melawan Kudeta Militer

“Perhatian utama kami adalah keselamatan orang-orang kami, katanya.

"Angkatan bersenjata kami siap siaga jika kami perlu mengangkut mere(*)_ka serta kapal angkatan laut untuk memulangkan mereka jika perlu," ujarnya.(*)