AS Siap Jatuhkan Sanksi ke Junta Militer Myanmar

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Pemerintah AS akan segera menjatuhkan sanksi ke junta militer Myanmar yang telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil.

Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan saat para pemimpin dunia melihatnya dengan terkejut

Para pemimpin dunia mengungkapkan keterkejutan dan kemarahan atas pengambilalihan militer.

"Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Burma untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil," kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, Senin (1/2/2021).

"Harus menghormati keinginan rakyat Burma seperti yang diungkapkan dalam pemilihan demokratis pada 8 November," tambahnya, seperti dilansir AP.

"Militer harus segera membalikkan tindakannya," harapnya.

Baca juga: Militer Myanmar Kudeta, Darurat Satu Tahun, Akhiri Satu Dekade Pemerintahan Sipil

Dalam sebuah pernyataan militer mengatakan komunitas internasional seharusnya tidak mendukung langkah-langkah selanjutnya dari proses politik atas dasar bisnis-seperti-biasa.

"Ttanpa memahami peristiwa-peristiwa aktual," menurut Myanmar Times .

Senator Bob Menendez, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, merekomendasikan AS untuk menjatuhkan sanksi, serta tindakan lain, terhadap Tatmadaw dan kepemimpinan militer Burma.

Militer Myanmar menjalankan negara itu hingga 2015, ketika mulai beralih ke model demokrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Aung San Suu Kyi, yang dipuji sebagai pahlawan kemanusiaan dan dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian telah dikritik.

Baca juga: VIDEO - Militer Kudeta Kekuasaan, Myanmar Dalam Status Darurat

Karena tanggapannya terhadap pemenjaraan dan penyiksaan terhadap etnis minoritas Rohingya di negara itu.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan kudeta tersebut merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar."

Volkan Bozkir, presiden Majelis Umum PBB, men-tweet

"Saya menyerukan pembebasan segera para pemimpin politik yang ditahan.

Baca juga: VIDEO - Sosok Jenderal Min Aung Hlaing, Pemimpin Sementara Myanmar Usai Aung San Suu Kyi

"Upaya untuk merusak #demokrasi dan supremasi hukum tidak dapat diterima."

:Pemimpin militer harus mematuhi norma-norma demokrasi dan menghormati lembaga publik dan otoritas sipil."(*)