Luar Negeri

Militer Myanmar Ambil Alih Negara dan Umumkan Keadaan Darurat, Koneksi Internet & Telepon Terganggu

Tayang: Senin, 1 Februari 2021 21:12 WIB

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Mursal Ismail

Militer Myanmar Ambil Alih Negara dan Umumkan Keadaan Darurat, Koneksi Internet & Telepon Terganggu

STR/AFP

Seorang tentara berjaga di jalan yang diblokade menuju parlemen Myanmar di Naypyidaw Senin 1 Februari 2021, setelah militer menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam kudeta.

Baca Selanjutnya:

Ambil Langkah Tegas, PAN & NasDem Minta Hak Melekat pada Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dihentikan

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menyerukan pembebasan para pemimpin Myanmar yang ditahan oleh militer.

“Amerika Serikat mendukung rakyat Burma (Myanmar) dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan,” katanya.

“Militer harus segera mengakhiri tindakan ini, ”pungkasnya dalam sebuah pernyataan.

Para migran Myanmar memegang potret Aung San Suu Kyi saat mereka melakukan demonstrasi di luar Kantor Kedutaan Myanmar di Bangkok, Thailand pada 1 Februari 2021. Itu terjadi setelah militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta. (Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk penahanan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya.

“PBB mendesak pimpinan militer junta untuk menghormati keinginan rakyat Myanmar," kata juru bicara PBB.

Sementara itu, Pemerintah Australia mengatakan pihaknya sangat menyangkan dan ikut prihatin atas penahanan Aung San Suu Kyi dan pemimpin politik lainnya.

"Kami (Australia) sangat prihatin atas laporan bahwa militer Myanmar sekali lagi berusaha untuk menguasai Myanmar," kata Pemerintah Australia dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Jepang mengatakan sedang mengamati situasi di Myanmar dengan cermat.

Mereka hingga kini belum memiliki rencana untuk memulangkan warga negara Jepang dari Myanmar.

Kementerian luar negeri India menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang kudeta yang dilakukan militer junta tersebut.

Sementara itu, Singapura memiliki keprihatinan yang sangat besar tentang situasi yang terjadi di Myanmar.

“Kami (Singapura) mendesak semua pihak untuk bekerja sama menuju hasil yang damai,” kata kementerian Luar Negeri Singapura. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)