Militer Myanmar Bergerak Cepat, Bungkam Perbedaan Pendapat

Penentangan Suu Kyi sebelumnya terhadap militer membuatnya mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian.

Tetapi citra internasionalnya tercabik-cabik selama masa kekuasaannya.

Saat dia membela tindakan keras yang didukung militer pada tahun 2017 terhadap komunitas Muslim Rohingya di negara itu.

Sekitar 750.000 Rohingya terpaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh selama kampanye, yang menurut penyelidik PBB merupakan genosida.

Suu Kyi pergi ke PBB untuk membela Myanmar dari tuduhan tersebut.

Suu Kyi hanya pemimpin de facto Myanmar karena militer telah memasukkan klausul dalam konstitusi yang melarangnya menjadi presiden.

Konstitusi 2008 juga memastikan militer akan tetap menjadi kekuatan yang signifikan dalam pemerintahan.

Dengan tetap mempertahankan kendali atas kementerian dalam negeri, perbatasan dan pertahanan.

Baca juga: Militer Myanmar Kudeta, Darurat Satu Tahun, Akhiri Satu Dekade Pemerintahan Sipil

Tetapi untuk menghindari klausul yang mencegahnya menjadi presiden, Suu Kyi mengambil alih kepemimpinan negara melalui peran baru sebagai "penasihat negara".

"Dari perspektif (militer), mereka telah kehilangan kendali signifikan atas proses politik," kata pengamat politik Soe Myint Aung kepada AFP.(*)