AS Diminta Potong Bantuan ke Myanmar, Setelah Kudeta Militer

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Pemerintah AS diminta untuk memotong dana bantuan luar negeri seusai kudeta militer di Myanmar. 

"Setelah meninjau dengan cermat fakta dan keadaan, Departemen Luar Negeri secara resmi menetapkan pengambilalihan militer di Myanmar adalah kudeta," lapor CNN.

Sebuah sebutan yang mengharuskan Amerika Serikat memotong bantuan luar negerinya ke negara itu..

Militer Myanmar menguasai dan menahan tokoh-tokoh penting pemerintah, termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin partai yang berkuasa Myanmar.

• Myanmar Terima Dana IMF Rp 4,9 Triliun Sebelum Kudeta Militer, Min Aung Berambisi Jadi Presiden

Pemerintahan Biden dilaporkan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memperdebatkan apakah mereka harus secara resmi mengakui acara sebagai kudeta.

Presiden Biden mengutuk tindakan militer itu, tetapi perdagangan AS dengan Myanmar kecil.

Sebaliknya, China sangat signifikan, jadi tampaknya ada kekhawatiran penunjukan resmi akan mendorong Myanmar lebih dekat ke Beijing The Wall Street Journal melaporkan pada Senin (1/2/2021).

Namun pada akhirnya, pemerintahan Biden menyelesaikannya pada Selasa (2/2/2021).

• Kronologis dan Penyebab Terjadinya Kudeta Militer di Myanmar

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri kepada CNN mengatakan Washington mengirimkan sedikit bantuan asing kepada pemerintah Myanmar,

"AS telah tunduk pada sejumlah pembatasan bantuan karena catatan hak asasi manusianya," kata pejabat Deplu AS.

"Termasuk tuduhan genosida terhadap Rohingya, kelompok etnis yang didominasi Muslim," tambahnya.

AS dilaporkan berencana untuk melanjutkan program kemanusiaan membantu Rohingya.(*)

• Kondisi Terkini Aung San Suu Kyi yang Ditahan Militer Myanmar