China Blokir Kecaman Dunia dan PBB Atas Kudeta Militer di Myanmar

SERAMBINEWS.COM, BEIJING - Pemerintah China telah memblokir pernyataan DK PBB dan Dunia yang mengutuk kudeta militer di Myanmar.

Militer mengambil alih kekuasaan di negara Asia Tenggara itu pada Senin (1/2//2021) setelah menangkap pemimpin politik Aung San Suu Kyi dan ratusan anggota parlemen lainnya.

Para pemimpin kudeta sejak itu membentuk dewan tertinggi yang akan duduk di atas kabinet.

Dilansir AP, di kota terbesar Myanmar, Yangon, tanda-tanda perlawanan dan pembangkangan sipil telah berkembang.

Para dokter dan staf medis di puluhan rumah sakit di seluruh negeri menghentikan pekerjaannya sebagai protes terhadap kudeta tersebut dan untuk mendorong pembebasan Suu Kyi.

• AS Diminta Potong Bantuan ke Myanmar, Setelah Kudeta Militer

Dewan Keamanan (DK) PBB bertemu pada Selasa (2/2/2021).

Tetapi gagal menyetujui pernyataan bersama setelah China tidak mendukungnya.

China memiliki hak veto sebagai salah satu dari lima anggota tetap dewan.

Menjelang pembicaraan, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner, mengecam keras pengambilalihan militer setelah tentara menolak menerima hasil pemilihan umum yang diadakan pada November 2020.

Dia mengatakan jelas bahwa "hasil pemilu baru-baru ini adalah kemenangan telak" bagi partai Suu Kyi.

• Muslim Rohingya Terancam Kudeta Myanmar,  Bandara Ditutup Jaringan TV dan Internet Dimatikan

Dalam kritik lebih lanjut, kekuatan ekonomi utama Kelompok Tujuh mengatakan pihaknya "sangat prihatin" dan menyerukan kembalinya demokrasi.

"Kami menyerukan kepada militer untuk segera mengakhiri keadaan darurat, memulihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata pernyataan yang dirilis di London. G7 terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris Raya, dan AS.

"Membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil dan untuk menghormati hak asasi manusia dan aturan hukum,"tambah pernyataan itu.

• VIDEO - Situasi Naypyidaw Sehari Pascakudeta di Myanmar, Jalan Strategis Masih Diblokir

China telah memperingatkan sejak kudeta bahwa sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan di Myanmar.

Beijing telah lama memainkan peran melindungi negara dari pengawasan internasional.

China melihat negara itu penting secara ekonomi dan merupakan salah satu sekutu terdekat Myanmar.

Bersama Rusia, mereka telah berulang kali melindungi Myanmar dari kritik di PBB atas tindakan keras militer terhadap populasi minoritas Muslim Rohingya.(*)