Wakil Rakyat Aceh Muslim SHi Sorot Pemotongan Anggaran Ditjen Perkebunan

itu dihapuskan. Padahal kita tahu bahwa kapabilitas penyuluh sebagai ujung tombak program Kementan harus ditingkatkan ditengah banyaknya

masalah dan tantangan dunia pertanian. Apa alasan BPPSDM menghapus program BIMTEK?” tukasnya.

Persoalan lain yang disoroti Demokrat adalah kebutuhan kedelai yang cukup besar, 10 juta ton/tahun tidak mampu dipenuhi dari dalam negeri. Impor kedelai pun tak terbendung dan membanjiri di pasar besar sampai pasar tradisional. Dampaknya, petani kedelai hancur dan tak mampu bersaing.

“Yang lebih memprihatinkan, kedelai yang kita impor disinyalir merupakan kedelai hasil GMO. Masalah pengembangan kedelai kita dimulai dari masalah hulu. Maka dari itu, Fraksi Partai Demokrat meminta agar Balitbang Pertanian bisa menghasilkan bibit kedelai yang unggul, produktivitas tinggi, tahan dari OPT, serta sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia. Tidak cukup disitu, petani kedelai harus diberikan pendampingan terkait penerapan Teknologi, Alsintan dan Manajemen Lahan yang benar. Dengan demikian, biaya produksi menjadi efisien dan petani kedelai bisa memperoleh keuntungan yang lebih baik,” tukasnya.

Selain itu Fraksi Partai Demokrat menurut Muslim menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait mahalnya harga daging sapi sebagai dampak naiknya harga sapi impor. Ia mempertanyakan road map dan strategi jangka pendek maupun jangka panjang dari Ditjen PKH untuk meningkatkan geliat produksi sapi dalam negeri sehingga impor berkurang.

Muslim menyoroti anggaran pakan ternak tahun 2021 senilai 103,3 M dan anggaran penanggulangan penyakit senilai RP 243 lebih besar dari tahun 2020 senilai 206 M.

Anggaran penyediaan bibit dan peningkatan produksi ternak senilai RP. 651,35 M.

“Ibarat sebuah kendaraan, jangan sampai harga aksesoris jauh lebih tinggi dari harga kendaraannya. Tentu ini akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat,” demikian Muslim.(*)