Internasional
Pengadilan Inggris Segera Dengarkan Kesaksian Tuduhan Genosida China ke Kaum Muslim Uighur
Pengadilan independen Inggris akan menetapkan dugaan pelanggaran HAM China terhadap Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
Panel tersebut telah dipilih untuk mewakili beragam latar belakang dan tidak ada pakar di China yang ikut disertakan, kata Vetch.
Pengadilan tersebut dalam upaya terbaru meminta pertanggungjawaban China atas perlakuannya terhadap Uighur dan minoritas Muslim dan etnis Turki lainnya.
Mereka telah menjadi sasaran tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya yang semakin menarik perhatian internasional.
• Antoine Griezmann Putuskan Kontrak dengan Huawei, Protes Penindasan Muslim Uighur
Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan tindakan China terhadap Muslim Xinjiang dan etnis minoritas sebagai kejahatan kemanusiaan dan genosida.
Penggantinya, Antony Blinken, mengulangi pernyataan itu pada hari pertamanya menjabat.
Para peneliti dan kelompok hak asasi memperkirakan bahwa China telah mengumpulkan satu juta atau lebih orang Uighur dan minoritas lainnya.
Mereka dimasukkan ke dalam penjara dan kamp indoktrinasi besar yang oleh negara disebut sebagai pusat pelatihan sejak 2016.
Dalam mendeklarasikan genosida, Pompeo mengutip meluasnya pengendalian kelahiran paksa dan kerja paksa di antara orang Uighur.
Associated Press (AP) melaporkan tahun lalu, pemerintah China secara sistematis memaksakan sterilisasi dan aborsi terhadap wanita Uighur dan wanita Muslim lainnya.
Bahkan, mengirim banyak orang ke kamp hanya karena memiliki terlalu banyak anak.
China menyangkal pelanggaran apapun dengan menegaskan langkah-langkah yang diambil untuk memerangi terorisme dan gerakan separatis.
• Pemerintah AS dan Inggris Kutuk Pemerkosaan Sistematis Wanita Uighur di China
Para pejabat mengecam deklarasi Pompeo dan menuduhnya berusaha merusak hubungan Beijing dengan Presiden Joe Biden.
Vetch mengatakan pengadilan telah menulis surat kepada mantan duta besar China dan saat ini untuk London meminta kehadiran dan kerja sama pemerintah China.
Tetapi sejauh ini belum mendapat tanggapan.(*)