Berita Aceh Besar
Ini Lima Hal yang Dibahas dalam Pertemuan DPRK, DPRA, dan Pemkab tentang Pembangunan Aceh Besar
Pertemuan yang digagas Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, ini berlangsung di Joel's Bungalows and Restaurant, Pantai Lampu’uk, Kecamatan Lhoknga
Penulis: Asnawi Luwi | Editor: Mursal Ismail
Pertemuan yang digagas Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, ini berlangsung di Joel's Bungalows and Restaurant, Pantai Lampu’uk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Senin (8/2/2021).
Laporan Asnawi Luwi|Aceh Besar
SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR - Pertemuan Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, Anggota DPRK Aceh Besar bersama Anggota DPRA Dapil I (Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang) membahas 5 hal.
Pertemuan yang digagas Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, ini berlangsung di Joel's Bungalows and Restaurant, Pantai Lampu’uk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Senin (8/2/2021).
Adapun lima hal yang dibahas dalam pertemuan ini terkait pembangunan Infrastruktur, saluran irigasi, sarana air bersih (PDAM), RSU Indrapuri, dan pertanahan.
Iskandar Ali dalam pertemuan ini mengatakan pembangunan infrastruktur tidak mungkin dibiayai dari RAPBK.
Pasalnya, anggaran pembangunan, seperti jalan provinsi di Aceh Besar sangat besar dan ini tentunya harus dibangun menggunakan APBA.
• Kapal Rusia Masuk Tanpa Izin, Lego Jangkar di Pulau Rusa, Ditpolairud dan TNI AL Lakukan Pemeriksaan
• Virus Corona Batalkan Liburan Akhir Musim Dingin dan Tahun Baru Imlek
• China Tahan Jurnalis Australia, Dituduh Mengolok-olok Presiden Xi Jinping
"Sedangkan persoalan air bersih, seharusnya PDAM Tirta Mountala, Aceh Besar minimal memiliki 80 persen sambungan ke pelanggan.
Namun, yang ada saat ini, baru 40 persen dengan WTP-WTP terpisah," kata politisi PAN ini.
Selanjutnya, Iskandar mengatakan saat ini Pemkab Aceh Besar, juga kewalahan membangun irigasi.
Sedangkan terkait persoalan pertanahan harus jelas kepemilikannya.
Dalam pertemuan ini, Iskandar Ali juga melaporkan RSU Aceh Besar di Indrapuri sudah tidak layak melayani masyarakat berobat, sehingga perlu dibenahi.
Oleh karena itu, Iskandar Ali meminta para Anggota DPRA Dapil I ini mendukung penyediaan anggaran terkait hal ini.
Iskandar Ali mengatakan DPRK Aceh Besar siap bersinergi bersama Pemkab dan pihak DPRA Dapil I untuk membangun lima sektor yang sangat mendesak di Aceh Besar itu.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRA dari Partai Aceh, Saifuddin Yahya SE alias Pak Cek, dalam kesempatan ini mengatakan mereka di DPRA berkomitmen membangun jalan Cot Irie- Limpok.
Selain itu, juga pembangunan saluran irigasi lima kilometer dari 15 kilometer kebutuhannya.
Pasalnya, selama ini petani kesulitan memperoleh air untuk mengaliri sawah dari tadah hujan.
Hal lain diutarakan, Anggota DPRA dari Partai PNA, Darwati A Gani. Menurut Darwati, izin -izin lahan masih berjalan.
UUPA mengharuskan pemerintah menyediakan lahan untuk Tapol dan Napol.
Pertemuan antara DPRK Aceh Besar dengan DPRA Dapil I hadir Wakil Ketua DPRK Aceh Besar dari Partai Keadilan Sejahtera, Zulfikar Aziz SE.
Kemudian Wakil Ketua Bakhtiar ST dari Partai Aceh dan Anggota DPRK Aceh Besar lainnya di lima Dapil.
Selain itu, juga hadir Wakil Bupati Aceh Besar, Tgk Husaini A Wahab, para OPD jajaran Pemkab Aceh Besar.
Sedangkan Anggota DPRA Dapil I yang hadir, yakni HT Ibrahim ST MM, Muchlis Zulkifli ST, Saifuddin Yahya SE, Drs H Abdurrahman Ahmad, Sulaiman SE, Ansari Muhammad SPt, MSi.
Selanjutnya Tgk H Irawan Abdullah SAg, Teuku Irwan Djohan ST, Tezar Azwar, Darwati A Gani, H Azhar MJ Roment.
Mereka semua sebagai legislatif berkomitmen membangun Aceh Besar sesuai komisi masing-masing di DPRA.
Sementara itu, Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, mengatakan, jumlah penduduknya 400 ribu yang tersebar di seluruh 23 Kecamatan dan 604 gampong.
Mawardi menjelaskan, membangun Aceh Besar tidak akan mampu sendirian, maka dari itu bantuan legislatif adalah hal yang paling penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
"Legislatif bisa membantu eksekutif untuk memperjuangkan anggaran pembangunan untuk Aceh Besar, seperti pembangunan jalan provinsi yang ada di Aceh Besar.
Banyak sekali jalan provinsi yang ada di Aceh Besar yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh.
Sejauh ini jalan terpanjang punya provinsi Aceh ada di Aceh Besar, hampir 700 kilometer panjangnya, belum lagi jalan yang sifatnya tidak memiliki status.
Tentu sangat sulit sekali untuk mengajukan anggaran perbaikannya," kata Bupati Mawardi. (*)